UPdates—Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto di Rapat Paripurna DPR RI terkait Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027, Rabu kemarin mengandung pesan politik yang penting bagi demokrasi Indonesia.
You may also like : 
Banyak BKD "Bermain" di Seleksi PPPK, DPR: Mereka Manipulasi Data
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, penghormatan dan ucapan terima kasih yang disampaikan Presiden Prabowo kepada oposisi menunjukkan sikap kenegarawanan sekaligus komitmen terhadap prinsip demokrasi.
You might be interested : 
Mantan Striker Manchester City Mikheil Kavelashvili Jadi Presiden Baru Georgia
“Pidato Presiden kemarin menunjukkan kualitas kenegarawanan yang sangat kuat. Beliau tidak hanya menghormati oposisi, tetapi juga mengakui secara terbuka bahwa demokrasi membutuhkan check and balances. Ini adalah pernyataan yang sangat demokratis dan konstitusional, dan harus menjadi contoh bagi para tokoh bangsa,” ujar Bahtra dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 21 Mei 2026 sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari website resmi DPR RI.
Pidato Prabowo kata Bahtra sekaligus menjadi jawaban atas berbagai tudingan yang selama ini mencoba membangun stigma bahwa Presiden Prabowo anti-demokrasi atau memiliki karakter militeristik karena latar belakang militernya dan sejarah politik masa lalu.
Ia menilai, seorang pemimpin yang otoriter tidak mungkin memberikan penghormatan terbuka kepada partai di luar pemerintahan, apalagi mengapresiasi keberadaan oposisi sebagai bagian penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi.
“Kalau ada pemimpin yang anti-demokrasi, biasanya oposisi dianggap ancaman. Artinya beliau memahami bahwa demokrasi tidak harus seragam, tidak harus semua masuk pemerintah,” jelasnya.
Bahtra lebih lanjut mengatakan sikap Presiden Prabowo terhadap Megawati mencerminkan karakter kepemimpinan yang dewasa, rendah hati, dan mengedepankan rekonsiliasi nasional di atas rivalitas politik.
“Pak Prabowo menunjukkan bahwa perbedaan politik tidak menghapus rasa hormat dan persaudaraan kebangsaan. Apalagi keduanya punya histori persahabatan yang kuat. Artinya beliau mengajarkan bahwa politik harus dijalankan dengan etika, penghormatan, dan jiwa besar,” katanya.
Ia juga meminta publik melihat kepemimpinan Presiden Prabowo secara objektif berdasarkan tindakan dan kebijakan yang dijalankan saat ini, bukan semata berdasarkan stigma politik masa lalu.
“Hari ini Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang inklusif, terbuka terhadap kritik, menghormati oposisi, dan mengutamakan persatuan nasional. Itu semua justru merupakan esensi utama dari demokrasi,” tegasnya.
Langkah konsolidasi nasional yang dilakukan Presiden Prabowo menurut Bahtra juga menjadi faktor penting untuk mendukung agenda besar pembangunan ekonomi nasional.
Baginya, target besar seperti swasembada pangan, hilirisasi industri, industrialisasi nasional, hingga pertumbuhan ekonomi membutuhkan stabilitas politik dan kerukunan antarelite bangsa meskipun memiliki pandangan politik berbeda.
“Target besar seperti swasembada pangan, hilirisasi, industrialisasi, dan pertumbuhan ekonomi membutuhkan stabilitas politik serta kerukunan antar pemimpin bangsa meskipun berbeda pandangan politik,” tutupnya.
