UPdates - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan lembar fakta kesepakatan perdagangan dengan Indonesia. Terdapat beberapa poin di dalamnya, salah satunya adalah terkait transfer data pribadi.
You may also like : 
Pro-Kontra Tarif 19% vs 0%, Trump Klaim AS Dapat Akses Penuh untuk Semua Hal di Indonesia
Kedua negara sepakat untuk menghapus hambatan perdagangan digital usai tercapainya penurunan tarif impor dari 32% menjadi 19% beberapa hari lalu. Indonesia pun bakal memindahkan data pribadi ke Amerika Serikat sebagai negara yurisdiksi yang memberi perlindungan data memadai sesuai hukum berlaku.
You might be interested : 
Misteri Mobil RI 36, Sengaja Dirahasiakan untuk Bikin Heboh?
Hal tersebut lantas menuai banyak perdebatan di tengah masyarakat karena berpotensi melanggar privasi. Namun, apakah maksud dan tujuan dari transfer data pribadi rakyat Indonesia ke AS?
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi menyatakan bahwa kesepakatan tersebut hanya untuk kepentingan pertukaran barang dan jasa tertentu, kepentingan komersial, serta manajemen strategi. Dia juga memastikan bakal berjalan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan perlindungan maupun pengelolaannya tetap kembali ke masing-masing negara.
Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI menegaskan bahwa transfer data pribadi warga Indonesia ke AS akan terlaksana dengan penuh tanggung jawab. Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi RI), yakni Meutya Hafid memaparkan bahwa transfer tersebut bukan sebuah penyerahan data pribadi secara bebas.
Meutya Hafid bahkan mengatakan, kesepakatan tersebut malah dapat menjadi dasar legal bagi perlindungan data pribadi warga negara Indonesia (WNI). Terutama ketika menggunakan layanan digital yang disediakan oleh perusahaan berbasis di AS, seperti mesin pencari, media sosial, layanan cloud, dan e-commerce.
