UPdates—Pasukan Israel pada hari Selasa menghancurkan bangunan-bangunan di dalam markas besar Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di Yerusalem Timur.
You may also like : 
Provokasi Menteri Israel di Masjid Al-Aqsa Dikecam OKI dan Negara-negara Arab
Aksi itu meningkatkan penindakan keras yang telah berlangsung lama terhadap organisasi yang memberikan bantuan kemanusiaan kepada jutaan warga Palestina di seluruh Timur Tengah.
You might be interested : 
DPR Desak Pemerintah Tolak Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam di Jakarta Oktober Ini
Dikelilingi oleh pasukan keamanan Israel, buldoser menghancurkan beberapa bangunan besar dan struktur yang lebih kecil di dalam kompleks UNRWA di lingkungan Sheikh Jarrah, tempat puluhan staf pernah bekerja.
UNRWA mengatakan pasukan Israel memasuki lokasi tersebut pada pagi hari, memaksa petugas keamanan keluar, menyita peralatan staf, dan melanjutkan penghancuran.
Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir, mendampingi kru pembongkaran dan memuji langkah tersebut sebagai hari bersejarah, dengan mengunggah video dari lokasi tersebut saat buldoser bergerak masuk.
Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan tindakan tersebut sesuai dengan undang-undang baru yang melarang UNRWA beroperasi di wilayah Israel, dengan alasan bahwa kompleks tersebut tidak menikmati kekebalan diplomatik dan bahwa penyitaan tersebut sesuai dengan hukum Israel dan internasional.
Selama bertahun-tahun Israel menuduh UNRWA bias pro-Palestina dan disusupi oleh Hamas, tuduhan yang berulang kali dibantah oleh badan tersebut.
Kepala badan PBB untuk Palestina, Philippe Lazzarini mengatakan pada hari Selasa bahwa pasukan Israel menyerbu markas besarnya di Yerusalem Timur, dan buldoser mulai menghancurkannya, menyebut ini sebagai penentangan yang disengaja terhadap hukum internasional.
“Tingkat pembangkangan terbuka dan disengaja yang baru terhadap hukum internasional, termasuk hak istimewa dan kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa, oleh Negara Israel,” kata Philippe Lazzarini tentang serangan Israel terbaru dalam sebuah unggahan di X sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari Anadolu, Selasa, 20 Januari 2026.
“Pagi ini, pasukan Israel menyerbu Markas Besar UNRWA, sebuah situs Perserikatan Bangsa-Bangsa, di Yerusalem Timur. Buldoser memasuki kompleks dan mulai menghancurkan bangunan di dalamnya di bawah pengawasan anggota parlemen & seorang anggota pemerintah,” lanjutnya.
Menggambarkan serangan itu sebagai serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap badan PBB dan tempat-tempatnya, ia mengatakan, seperti semua anggota PBB dan negara-negara yang berkomitmen pada tatanan internasional berbasis aturan, Israel berkewajiban untuk melindungi dan menghormati kekebalan tempat-tempat PBB.
Langkah ini mengikuti serangkaian tindakan oleh otoritas Israel yang bertujuan untuk menghapus identitas pengungsi Palestina, katanya, mengingatkan bahwa pada 12 Januari pasukan Israel juga menyerbu pusat kesehatan UNRWA di Yerusalem Timur dan memerintahkan penutupannya.
Otoritas Israel juga telah mengumumkan rencana untuk memutus pasokan air dan listrik ke fasilitas UNRWA, termasuk sekolah dan pusat kesehatan, dalam beberapa minggu mendatang, tambahnya.
Menurut Lazzarini, ini adalah akibat langsung dari undang-undang yang disahkan oleh parlemen Israel pada bulan Desember, yang meningkatkan undang-undang anti-UNRWA yang ada yang diadopsi pada tahun 2024.
"Tindakan-tindakan ini, bersama dengan serangan pembakaran sebelumnya dan kampanye disinformasi skala besar, bertentangan dengan putusan Mahkamah Internasional pada bulan Oktober, yang menegaskan kembali bahwa Israel berkewajiban berdasarkan hukum internasional untuk memfasilitasi operasi UNRWA, bukan menghalangi atau mencegahnya," katanya seraya mengingatkan Israel bahwa mereka tidak memiliki yurisdiksi atas Yerusalem Timur.
"Tidak boleh ada pengecualian. Ini harus menjadi peringatan. Apa yang terjadi hari ini pada UNRWA akan terjadi besok pada organisasi internasional atau misi diplomatik lainnya, baik di Wilayah Palestina yang Diduduki atau di mana pun di dunia," ujarnya.
"Hukum internasional telah terlalu lama diserang dan berisiko menjadi tidak relevan jika tidak ada tanggapan dari negara-negara anggota," katanya.
