UPdates—Mutasi atau rotasi tujuh perwira tinggi TNI, termasuk putra Try Sutrisno, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo menghebohkan publik. Mutasi yang dilakukan berdasarkan SK Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 itu mendadak dibatalkan.
You may also like : 
Jokowi Pasrah Dipecat PDIP, Pengamat Tantang Bikin Parpol Baru
Dalam SK terbaru, Panglima TNI kembali menugaskan Letjen Kunto sebagai Pangkogabwilhan I, kemudian Laksda TNI Hersan sebagai Pangkoarmada III, Laksda TNI H. Krisno Utomo sebagai Pangkolinlamil, Laksda TNI Rudhi Aviantara sebagai Kepala Staf Kogabwilhan II, Laksma TNI Phundi Rusbandi sebagai Wakil Askomlek KSAL, Laksma TNI Benny Febri sebagai Kadiskomlekal, dan Laksma TNI Maulana sebagai Staf Khusus KSAL.
You might be interested : 
Sudah Saling Tantang Adu Jotos di Layar TV, Polemik Ijazah Jokowi Harus Diakhiri
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi membenarkan pembatalan mutasi itu sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025. “Ada beberapa yang memang belum bisa bergeser saat ini sehingga diputuskanlah sekarang untuk meralat atau menangguhkan rangkaian itu, dan dikeluarkan Kep/554.a/IV/2025 tanggal 30 April dengan rangkaian yang lainnya,” kata Kapuspen sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari pemberitaan Antara, Sabtu, 3 Mei 2025.
Dijelaskan Kristomei, kebijakan mutasi, rotasi, dan pemberian promosi Panglima TNI salah satunya berpedoman kepada hasil sidang majelis Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tertinggi (Wanjakti). Majelis umumnya bersidang untuk kebutuhan mutasi dan rotasi hingga tiga bulan ke depan.
“Jadi, ada rangkaian-rangkaian yang sudah disiapkan, yang memang harus ada yang pensiun, maupun ada yang bergeser, karena memang ada tugas-tugas yang pasti harus diselesaikan oleh mereka, dihadapkan dengan perkembangan situasi saat ini,” jelas Kristomei.
Sebelum pembatalan mutasi ini, berkembang isu bahwa ini terkait dengan sikap politik Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, yang merupakan ayah dari Letjen Kunto.
Kapuspen pun menegaskan kebijakan terbaru Panglima TNI itu tidak terkait dengan adanya isu-isu lain yang saat ini berkembang itu.
“Tidak ada kaitan dengan hal lain,” tegas Kristomei seraya menegaskan bahwa kebijakan mutasi dan rotasi karena alasan internal TNI, bukan eksternal TNI.
Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu dalam unggahan di akun X-nya, @msaid_didu menegaskan bahwa keputusan memutasi Letjen Kunto adalah langkah "Geng Solo" yang kemudian dilawan Presiden Prabowo Subianto.
Untuk diketahui, "Geng Solo" merupakan sebutan bagi petinggi TNI dan Polri yang pernah bertugas di Surakarta, tepatnya ketika mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menjabat sebagai Wali Kota.
"Kptsn memasukkan kotak Letjen Kunto (Putra Pak Try Sutrisno) jadi stafsus KASAD (mantu LBP) adlh langkah Geng Solo menyerang jantung kekuasaan Presiden Prabowo - akhirnya dilawan oleh Presiden dan Keputusan tsb dianulir," tulis Said Didu sebagaimana dipantau keidenesia.tv, Sabtu, 3 Mei 2025.
Edy Mulyadi, wartawan senior yang pernah dipenjara di era kepemimpinan Jokowi dalam podcastnya mengaku menerima telepon dari seorang jenderal terkait mutasi tiba-tiba dan pembatalan mendadak ini.
"Seorang jenderal bintang empat menelepon saya, dia mengkonfirmasi bahwa pembatalan pencopotan Kunto benar adanya. Gila. Berarti ketika Kunto dicopot, itu Prabowo tidak tahu," ujarnya dalam video yang ramai dibagikan di X.
Ia pun ikut menyinggung soal "Geng Solo". "Kita betul-betul tak menyangka. Saya konfirmasi ke Jenderal, berarti Prabowo marah dong. (Jenderal) Senior itu mengatakan, 'ini gila Ed, ini gila. Ini gila sekali. Sangat gila'. Lalu saya bilang jadi Bowo (Prabowo) marah sekali? Dia bilang, 'ya marahlah, buktinya sampai Kunto dikembalikan ke posisinya itu menunjukkan Prabowo sangat marah'. Ini harus diklirkan segera," tuturnya.
Menurut Edy, apa yang terjadi saat ini membuktikan Jokowi sudah melintasi dan menabrak garis demarkasi yang sungguh sangat tabu. "Sebagai mantan presiden, dia sudah cawe-cawe terlalu dalam dan membuat kita sesak napas," tegasnya.
Edy juga menegaskan bahwa mutasi ini sekaligus mengkonfirmasi soal isu "Matahari Kembar" di pemerintahan Prabowo.
"Apa yang dikatakan SBY soal adanya matahari kembar ini tidak bisa dibantah, Dan bahwa ternyata matahari itu masih bersinar dari Solo," tandasnya.
