UPdates—Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
You may also like : 
Kenaikan Pajak Bikin Cemas, Ini Ketakutan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal
Dengan pengesahan ini, Badan Penyelenggara (BP) Haji resmi bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
You might be interested : 
Nenek Sutiah, Jemaah Tertua Indonesia: Usia 107 Tahun, Masih Kuat Jalan Kaki 1 Km ke Masjid Nabawi
Pengesahan ini dilakukan DPR dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 26 Agustus 2025.
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal dan dihadiri 293 anggota DPR yang berasal dari seluruh fraksi. Seluruh anggota yang hadir menyatakan setuju dengan pengesahan itu.
“Presiden menyatakan setuju RUU tentang perubahan ketiga atas UU No 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah untuk disahkan menjadi undang-undang,” kata Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas yang menyampaikan pendapat akhir pemerintah sebagaimana dilansir keidenesia.tv pada Selasa, 26 Agustus 2025
Dengan pengesahan ini, Indonesia kini resmi memiliki Kementerian Haji dan Umrah yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji dan umroh, sekaligus memperkuat posisi diplomasi Indonesia sebagai negara dengan jamaah haji terbesar di dunia.
Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf, menuturkan perubahan status ini memberi ruang gerak yang lebih luas.
“Namun sekaligus tanggung jawabnya jauh lebih besar. Prinsip kami satu: jemaah harus merasakan perbaikan pelayanan secara nyata,” katanya sebagaimana dilansir dari Info Publik.
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai perubahan status menjadi kementerian berpotensi menambah pos anggaran, tetapi bisa lebih efisien jika dikelola tepat sasaran.
“Selama ini anggaran haji sangat besar, tapi koordinasinya sering tumpang tindih. Kalau jadi kementerian, harusnya ada satu pintu sehingga pemborosan bisa ditekan,” katanya.
Agus menekankan pentingnya sistem digital agar alur administrasi lebih cepat dan akuntabel.
Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) menyambut positif berdirinya kementerian ini.
“Kami berharap ada sinergi lebih baik antara pemerintah dan penyelenggara travel resmi. Jangan sampai biro perjalanan resmi diperlakukan sama dengan travel nakal yang abal-abal,” kata Ketua Amphuri, Firman M Nur.
Jemaah umrah kata dia juga membutuhkan kepastian harga tiket, akomodasi, dan perlindungan hukum.
Selain aspek manajemen dalam negeri, kementerian baru ini juga akan memperkuat diplomasi dengan Arab Saudi.
Anggota DPR dari Komisi VIII, Bukhori Yusuf mengatakan, adanya Kementerian Haji membuat posisi Indonesia setara dalam berhubungan dengan Kementerian Haji Arab Saudi.
“Kementerian Haji bisa langsung bernegosiasi setara dengan Kementerian Haji Arab Saudi. Selama ini, posisi kita kurang kuat karena hanya sebatas direktorat jenderal. Dengan kementerian, bargaining kita akan lebih tinggi,” katanya.
Bagi calon jemaah, yang terpenting tentu bukan struktur kelembagaan, melainkan pelayanan. Seperti diungkapkan Siti Maryam, calon jemaah asal Bekasi yang telah menunggu antrean lebih dari 20 tahun.
“Yang penting bagi kami, antrean jangan makin lama, dan kalau berangkat semua urusan di Tanah Suci lancar. Kalau jadi kementerian bikin lebih baik, tentu kami senang,” katanya.
