Menteri Perumahan Ingin Bikin Program Bangun Rumah di Atas Sungai

UPdates—Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengkaji konsep hunian di atas sungai. Salah satu alasannya, harga tanah semakin mahalnya.

"Tolong doakan bagaimana ada terobosan, kalau saya sampaikan jangan jadi polemik bagaimana suatu saat ada terobosan misalnya bagaimana mulai berpikir membangun rumah, rumah tiga atau empat lantai dengan baja tidak perlu lift tapi di atas sungai-sungai atau kali-kali yang ada," ujar Maruarar dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dilansir Keidenesia.tv, Minggu, 30 Agustus 2026.

“Doakan kami. Mungkin sekarang banyak yang bilang tidak mungkin, mungkin hari ini banyak yang bilang itu mustahil, tapi karena tanah makin mahal saya lihat ada kali banyak,” lanjutnya.

You might be interested : Selain Guru, Ada Juga Rumah Subsidi untuk Tenaga Kesehatan

Ara, sapaan Maruarar mengatakan, hal yang akan dikaji atau dipelajari terlebih dahulu terutama terkait soal regulasi dan legalitasnya.

Undang-Undang No. I7 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menyatakan bahwa Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Dalam Pasal 17 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 termaktub bahwa dalam hal hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) terkait kajian penetapan garis sempadan menunjukkan terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai.

"Kita lihat. Kita lihat salah satu idenya begitu. Kita lihat nanti tentu tidak boleh melanggar aturan. Itu kajian nomor satu saya, jangan melanggar aturan," ujar Ara.

Menurutnya, aspek terkait regulasi dan legalitas menjadi kemungkinan prioritas kajian. Selain itu aspek lainnya yang akan turut dikaji yakni kajian konstruksi, harga, dan semua aspek lainnya terkait hunian.

"Bagaimana doakan mudah-mudahan 2-3 bulan lagi konsepnya saya bisa sampaikan kepada publik, bagaimana hitungan angkanya, bagaimana baja yang dibutuhkan, bagaimana regulasinya. Kita perlu terobosan-terobosan tadi saya katakan mohon doanya," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa hal tersebut tergantung pada persetujuan rakyat, dan dirinya tidak akan memaksakan.

"Saya tidak mau menjawab pertanyaan ini, tapi tiga bulan lagi saya akan jelaskan. Kalau rakyat setuju, kalau hitungannya masuk kita mainkan, saya tidak akan memaksakan. Saya pikir kita harus berpikir banyak hal-hal yang terobosan untuk kebaikan negara ini," tegasnya.