UPdates - Komisi C DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar rapat kerja dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terkait polemik Dana Bagi Hasil (DBH) yang mandek. Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa total utang DBH untuk 20 kabupaten/kota di Sulsel mencapai hampir Rp 1 triliun, atau tepatnya Rp 972 miliar.
Dirangkum Keidenesia dari berbagai sumber, Senin, 13 Januari 2025, pembayaran DBH 2024 sampai saat ini baru dilakukan untuk empat daerah, yakni Takalar, Pinrang, Sidrap, dan Luwu Utara (Lutra). Sementara itu, 20 kabupaten dan kota lainnya akan menerima pembayaran DBH pada 2025 hingga 2026.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel berjanji akan menyelesaikan utang DBH tersebut secara bertahap. Namun jika ada kendala, pembayaran dapat berlanjut hingga 2026.
You might be interested : 
BKAD Sulsel Baru Salurkan DBH Rp 210 Miliar untuk Makassar, Masih Belum Maksimal
Untuk menyelesaikan tunggakan tersebut, Pemprov Sulsel telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,9 triliun pada tahun 2024. Anggaran tersebut dialokasikan untuk membayar sisa utang DBH 2024 sekaligus DBH untuk tahun 2025.
Sebelumnya, Pj Gubernur Sulsel Fadjry Djufry menanggapi polemik ini dengan menjanjikan pembayaran DBH yang terhutang akan dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Menurutnya, penyelesaian utang DBH ini memang memerlukan penyesuaian agar tidak membebani keuangan daerah secara langsung.
Pemprov Sulsel memastikan bahwa kewajiban pembayaran DBH kepada 20 kabupaten/kota akan dipenuhi, meskipun prosesnya dilakukan secara bertahap.
