UPdates—Masalah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang akan menjadi warisan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tak kunjung habis.
You may also like : 
Makan Bergizi Gratis Tetap Jalan Selama Libur Sekolah, Begini Caranya
Setelah serentetan kasus keracunan dan sorotan pada menu, kini muncul lagi dugaan dapur fiktif.
You might be interested : 
Dapur MBG Pertama di Bone Diresmikan, Menag Ingin Jadi yang Terbaik se-Indonesia
Temuan dapur fiktif ini diungkap anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi. Ia mengatakan, dapur fiktif ini merupakan permainan di balik penentuan satuan pelayanan pemenuhan gizi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dengan dalih 'Kuota Penuh'.
Politikus NasDem itu menjelaskan, istilah 'Kuota Penuh' merupakan penolakan mendadak terhadap calon dapur yang sudah lulus survei. Penolakan tersebut dimanfaatkan untuk menempatkan kepala dapur yang tak memiliki kompetensi memadai.
“Kalau sistem bilang kuota penuh tapi di lapangan belum ada dapur, itu bukan salah teknis. Itu permainan yang mengunci kesempatan orang lain berkontribusi,” kata Nurhadi melalui rilis di Jakarta sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI, Kamis, 14 Agustus 2025.
Anggota Komisi Kesehatan DPR itu lantas membeberkan laporan dari lapangan terkait sejumlah calon dapur yang sudah berstatus lulus survei di akun resmi BGN, namun tiba-tiba mendapat penolakan dengan alasan kuota kecamatan penuh.
Padahal kenyataannya, kata Nurhadi, lokasi yang dimaksud sama sekali belum memiliki bangunan dapur.
“Ini jelas kuota penuh fiktif. Faktanya, tidak ada pembangunan. Kalau alasannya kuota penuh, berarti ada tangan-tangan yang sengaja mengunci titik dapur itu,” ujarnya.
Forum Masyarakat Makan Bergizi Gratis (FMMBG) Jawa Barat juga mengungkap temuan serupa. Salah satu temuan FMMBG ialah titik dapur fiktif merujuk ke data pendaftaran penyedia makan bergizi.
Data di portal resmi BGN tertulis informasi bahwa dapur sudah penuh, tetapi di lapangan banyak titik dapur yang belum dibangun,
bahkan tidak pernah ada sama sekali.
Yang lebih memprihatinkan, ungkap Nurhadi, banyak calon dapur telah menggelontorkan modal besar untuk membangun dapur dan membeli peralatan sesuai standar. Ia mengatakan, nilai investasi itu bisa mencapai puluhan juta rupiah.
“Bayangkan, orang sudah keluarkan modal besar, sudah siapkan alat dapur, tapi dicoret begitu saja. Ini menghancurkan semangat masyarakat yang ingin mendukung program negara,” ungkap Nurhadi.
Tak sampai di situ, Nurhadi juga mengungkap, banyaknya temuan soal kepala dapur atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang diragukan kompetensinya.
“Yang sudah dilatih profesional selama tiga bulan justru tidak dipakai, malah digantikan orang yang tidak paham teknis," beber Legislator dari Dapil Jawa Timur VI tersebut.
Makanya, Nurhadi mendesak agar BGN melakukan audit internal, membuka data lapangan secara transparan, dan menghapus sistem ‘penguncian’ titik dapur yang rawan permainan.
“Kalau BGN tidak bersih-bersih, jangan salahkan publik kalau menilai MBG ini hanya proyek bagi-bagi jatah. Anak-anak kita butuh makan bergizi, bukan jadi korban drama kuota dan titipan jabatan,” tegas Nurhadi.
