PDIP Pecat Kadernya yang Bela dan Berkunjung ke Kediaman Jokowi

UPdates—Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (DPP PDIP) resmi memecat kadernya, Achmad Hidayat.

You may also like : Massa “Aliansi Rakyat Indonesia Bergerak” Demo di Kediaman Jokowi

Kader asal Surabaya itu dipecat usai diduga melakukan sowan atau berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo.

You might be interested : Gerindra Kecewa Pemkot Solo Pasang Baliho Ultah Jokowi, Ulang Tahun Prabowo Tidak

Dalam surat itu, Achmad yang merupakan mantan Wakil Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya dinilai sudah melakukan sejumlah pelanggaran berat. Mulai dari dugaan penyalahgunaan wewenang hingga manuver politiknya membela Jokowi yang sebelumnya juga didepak dari PDIP.

Sanksi tegas tersebut tertuang dalam Surat Keputusan DPP PDIP Nomor 105/KPTS/DPP/IX/2026 yang diteken langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto di Jakarta pada 4 September 2026.

Dalam surat tersebut, awalnya DPP PDIP merinci sederet dugaan pelanggaran etika dan disiplin yang membuat Achmad harus didepak dari keanggotaan partai. Termasuk penyalahgunaan wewenang dan melakukan intimidasi ke pengurus partai.

"Terbukti melakukan tindakan yang melanggar Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai, antara lain penyalahgunaan wewenang, meminta dan menerima sejumlah uang dengan alasan yang tidak dapat dibuktikan, melakukan tindakan intimidatif terhadap Pengurus Partai, membawa dokumen Partai tanpa persetujuan Pengurus, serta pernah dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan karena melakukan tindakan yang melanggar AD/ART Partai," demikian bunyi SK DPP PDI Perjuangan tersebut sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari CNN Indonesia, Senin, 14 September 2026.

Manuver Achmad yang mendatangi kediaman Jokowi pasca pemecatan mantan presiden itu dari partai juga menjadi sorotan DPP PDIP.

Apalagi, Achmad diketahui sempat membuat pernyataan terbuka yang mendesak partai untuk merehabilitasi status Jokowi sebagai kader.

"Achmad Hidayat melakukan kunjungan ke rumah Joko Widodo dan beberapa hari kemudian membuat pernyataan agar partai mempertimbangkan rehabilitasi kepada Joko Widodo sebagai kader PDI Perjuangan yang telah dipecat," tulis surat itu.

Achmad dinilai melampaui kewenangannya sebagai kader. Partai berlambang banteng itu menganggap sikap Achmad sebagai bentuk perlawanan terbuka terhadap keputusan mutlak partai.

"Merupakan bentuk pembangkangan terhadap Keputusan Partai, karena pemecatan terhadap Joko Widodo telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku di PDI Perjuangan," lanjut surat itu.

Berdasarkan rekomendasi dari Komite Etik dan Disiplin PDIP yang dikeluarkan pada 28 Agustus 2026, DPP menyimpulkan bahwa seluruh tindakan Achmad masuk dalam kategori pelanggaran berat.

"Tindakan dan sikap Achmad Hidayat sebagaimana tersebut di atas telah mencederai nama baik, martabat, wibawa dan kehormatan Partai, merusak kepercayaan rakyat kepada partai, serta merupakan pelanggaran Kode Etik dan Disiplin Anggota Partai yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat," katanya.

Dengan terbitnya keputusan ini, seluruh hak, kewajiban, serta kedudukan Achmad Hidayat di PDIP resmi dicabut. Ia kini dilarang keras menggunakan nama, lambang, atribut, maupun mengatasnamakan PDIP dalam segala bentuk aktivitas politiknya. Keputusan ini juga telah ditembuskan langsung ke DPD PDIP Jawa Timur dan DPC PDIP Kota Surabaya.

Merespons pemecatan itu, Achmad Hidayat membeberkan awal mula pemanggilannya oleh komite etik partai yang dipimpin Pengurus DPP PDIP Sadarestuwati pada 26 Agustus 2026 lalu.

Achmad membenarkan bahwa kunjungannya ke kediaman Jokowi pada Juli 2026 lalu menjadi pemicu utama. Ia datang atas inisiatif pribadi usai berziarah ke makam Mbah Kiai Hasan Besari di Ponorogo. Kunjungan itu dilakukan bersama seorang kader senior PDIP, Sulikan, dan satu rekannya yang lain.

Dalam sidang etik tersebut, Achmad dicecar soal tujuannya menemui Jokowi. Ia mengaku pertemuannya hanya sebatas silaturahmi. Kepada komite etik, Achmad pun secara terang-terangan menirukan percakapannya dengan Jokowi kala itu.

Namun, DPP PDIP mencurigai ada motif politik lain di balik kunjungan tersebut, termasuk rumor kepindahannya ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Achmad menepis tudingan itu dan mengkritik keras sikap partai yang dinilai berlebihan.