UPdates—Keinginan Presiden Prabowo Subianto agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dikembalikan lagi ke DPRD karena mahalnya biaya yang harus dikeluarkan mendapat banyak penolakan.
You may also like : 
PDIP Soroti Pernyataan Presiden Prabowo yang Kampanyekan Calon Gubernur
Salah satu yang menolak dengan tegas wacana yang digulirkan Prabowo adalah PDI-Perjuangan. Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menegaskan partainya masih mendukung kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.
"Pada prinsipnya kami tetap ingin pemilu langsung dan kedaulatan di tangan rakyat, one man one vote," tegasnya dalam jumpa pers sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari video yang beredar luas di X, Sabtu, 14 Desember 2024.
PDIP kata Deddy menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip paling utama dalam pemilu. "Vox populi, vox dei. Suara rakyat, suara Tuhan," ujarnya.
Ia menegaskan, memastikan kedaulatan masih di tangan rakyat salah satunya diwujudkan melalui pemilu langsung. "Soal biaya mahal, pilkada bergaya mahal, itu karena hilangnya moral etika dan keserakahan yang ingin mengangkangi peraturan dan perundang-undangan. Itu yang bikin biaya mahal," tegasnya.
Sementara itu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof Jimly Asshiddiqie lewat tweet di akun X pribadinya, @JimlyAs, Sabtu, 14 Desember 2024 menyatakan mendukung keinginan Prabowo.
"Soal tata ulang sistem pilkada, saya dukung pernyataan presiden agar kepala daerah dipilih saja oleh DPRD," tulisnya.
Menurutnya, dalalm UUD 45, yang penting kepala daerah dipilih secara demokratis. "Bisa langsung, tapi bisa juga tidak langsung oleh rakyat," kata Prof Jimly.
