
UPdates—Pemerintah pusat menyalurkan bantuan sebesar Rp1,235 triliun untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah terdampak.
You may also like :
Teriakan Keras Senayan Terkait Karhutla: Berapa Banyak Lagi Nyawa Dipertaruhkan?
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono mengatakan, ini adalah bantuan tahap kedua.
You might be interested :
Iran Tolak Pejabat Level Dubes, Menlu dan Ketua MPR Siap Hadiri Pemakaman Ali Khamenei
Penyaluran bantuan tahap pertama sebelumnya telah dilakukan pada 7 September 2026.
"Hari ini, bantuan pemerintah pusat tahap kedua tersebut sudah ditransfer. Total bantuan pemerintah pusat adalah sebesar 1,235 triliun rupiah," kata Sugiono dalam keterangannya di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026 sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari YouTube Kemenko PMK.
Bantuan tersebut diprioritaskan untuk melindungi masyarakat terdampak, terutama melalui pelayanan kesehatan. Dukungan yang disiapkan meliputi pembagian masker, penyediaan oksigen portabel, fasilitas pemulihan berupa rumah oksigen, serta penanganan masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Prioritas berikutnya, untuk memperkuat upaya pemadaman karhutla. Dukungan tersebut mencakup penambahan alat pelindung diri, pompa air, selang pemadam, alat suntik air untuk lahan gambut, hingga pembangunan sumur bor.
Bantuan untuk 35 kabupaten/kota terdampak juga dialokasikan untuk mendukung operasional dan mobilisasi personel serta memenuhi kebutuhan logistik petugas yang terlibat dalam pemadaman karhutla.
Ditegaskan Sugiono, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, penanganan karhutla harus dilakukan secara lebih masif, terpadu, dan cepat, serta tidak semata-mata menunggu datangnya hujan, tetapi juga upaya-upaya yang lain yang dapat dilakukan dalam rangka mitigasi keadaan yang sedang terjadi.
"Tentu saja pemerintah terus bekerja keras mengatasi terjadinya karhutla ini, serta dampaknya terhadap masyarakat, terutama di daerah-daerah yang mengalami situasi terburuk, terutama enam provinsi yang bantuan pemerintah di tahap pertama sudah disalurkan pada 7 September 2026 untuk Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau, serta kepada 35 pemerintah kabupaten/kota yang terdampak karhutla di provinsi-provinsi tersebut," paparnya.
Saat ini, sekitar 71.000 personel dikerahkan untuk menangani karhutla melalui berbagai operasi. Mulai dari pemadaman darat hingga operasi udara menggunakan water bombing.
Pemerintah juga melakukan upaya modifikasi cuaca, termasuk penaburan garam, untuk membantu menurunkan hujan di wilayah terdampak.
"Dan hari ini, saya kira BNPB, BMKG juga sedang melakukan upaya-upaya dalam rangka terus meningkatkan dan mempercepat upaya pemadaman kebakaran mengatasi karhutla ini," terangnya.
Kementerian Kesehatan sementara itu mengoordinasikan distribusi peralatan dan sarana pendukung kesehatan guna melayani masyarakat di daerah yang terdampak karhutla.
"Pemerintah pusat juga secara masif memberikan perhatian yang begitu besar, kemudian juga meningkatkan bantuan ini untuk membantu provinsi dan daerah-daerah yang mengalami karhutla, terutama di daerah-daerah yang menjadi fokus dari kebakaran hutan tersebut," tuturnya.