Pengadilan Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Wakil Presiden Filipina Sara Duterte

UPdates—Pengadilan Kota Quezon pada hari Jumat mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte terkait kasus ancaman serius (grave threats) yang menjeratnya.

You may also like : Laut China Selatan Memanas, Tiongkok Kerahkan Lebih 200 Kapal ke Perairan Sengketa yang Diklaim Filipina

Pengacaranya, Paul Lawrence Lim, dalam sebuah pernyataan menegaskan, Sara Duterte tidak berniat menghindari hukum dan akan menggunakan segala upaya hukum yang tersedia baginya, terlepas dari persoalan yurisdiksi.

You might be interested : Wapres Filipina Sara Duterte Umumkan Maju di Pilpres 2028, Tantang Ferdinand Marcos Jr

Menteri Dalam Negeri Jonvic Remulla kepada ABS-CBN News mengatakan, tim kuasa hukum Wakil Presiden berniat untuk membayar uang jaminan sesegera mungkin.

Departemen Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan Regional Kota Quezon (Quezon City Regional Trial Court) Cabang 98 menolak permohonan Duterte untuk menunda atau mencabut surat perintah penangkapan terhadap dirinya karena dianggap tidak memiliki dasar yang kuat.

Departemen Kehakiman mencatat bahwa pengadilan menemukan adanya alasan yang cukup (probable cause) untuk menghadirkan Duterte dalam persidangan atas ketiga dakwaan ancaman serius tersebut dan memerintahkan penerbitan surat perintah penangkapan.

"Departemen menghormati putusan Pengadilan dan menegaskan kembali komitmennya terhadap supremasi hukum," kata juru bicara Departemen Kehakiman, Pengacara Polo Martinez sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari ABS-CBN News, Jumat, 4 September 2026.

Martinez juga mengklarifikasi bahwa tidak ada surat perintah yang diterbitkan sebelumnya terhadap Wakil Presiden. Ia mencatat bahwa permohonan untuk menunda atau mencabut itu semata-mata masalah semantik.

"Hanya ada satu surat perintah, yaitu surat perintah yang diterbitkan hari ini," kata Martinez.

Claire Castro melihat adanya unsur hasutan untuk melakukan makar dalam kasus ancaman serius Sara Duterte

Saat ditanya mengenai posisi Departemen Kehakiman (DOJ) terkait dugaan kekebalan hukum Wakil Presiden dari tuntutan, Martinez menyatakan bahwa kekebalan tersebut hanya berlaku bagi Presiden.

"Posisi DOJ adalah bahwa kekebalan presiden hanya melekat pada presiden selaku kepala eksekutif; itulah sebabnya DOJ mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak terlapor," tegas Martinez.

Kasus ini bermula dari pernyataan Duterte dalam sebuah pengarahan daring, di mana ia mengaku telah mengatur agar Presiden Ferdinand Marcos Jr., Ibu Negara Liza Araneta-Marcos, dan mantan Ketua DPR Martin Romualdez dibunuh jika dirinya lebih dulu dibunuh.

Ia kemudian menyatakan bahwa ucapannya itu telah dikutip di luar konteks.

Pejabat NBI sebut dugaan ancaman serius Duterte sebagai hal yang serius dan nyata.

Pihak Duterte sebelumnya berupaya membatalkan kasus dugaan ancaman serius tersebut dengan alasan kurangnya yurisdiksi.

Pihak Sara Duterte membantah melontarkan ancaman terkait langkah pembatalan tuntutan ancaman serius tersebut.

"Menurut pandangan kami, wakil presiden kita adalah pejabat yang dapat dimakzulkan (impeachable officer). Dalam Konstitusi, terdapat ketentuan mengenai pejabat yang hanya dapat diberhentikan dari jabatannya melalui proses pemakzulan," ujar Lim sebelumnya.

"Dan karena mereka adalah pejabat yang dapat dimakzulkan, mereka seharusnya tidak dikenai tuntutan pidana seperti yang diajukan terhadap wakil presiden kita," tambahnya.

Dugaan ancaman pembunuhan tersebut juga menjadi elemen krusial dalam sidang pemakzulan di Senat yang sedang berlangsung; jika dinyatakan bersalah, ia akan diberhentikan dari jabatannya dan dilarang terjun ke dunia politik secara permanen.

Berdasarkan hukum Filipina, vonis bersalah atas tuduhan tersebut dapat berujung pada hukuman penjara hingga enam bulan.

Paolo Tamase, wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Filipina, mengatakan kepada AFP bahwa pengacara Duterte diperkirakan akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan (bail), mungkin sebelum hari ini berakhir.

"Langkah termudah bagi Wapres Sara adalah mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke pengadilan tingkat regional," ujar Tamase dalam wawancara telepon, seraya menambahkan bahwa Duterte kemungkinan tidak perlu hadir secara langsung.

Ia menambahkan bahwa surat perintah tersebut masih dapat digugat di pengadilan yang lebih tinggi. “Dia berpotensi mempertanyakan dikeluarkannya surat perintah penangkapan, artinya dia akan naik ke Pengadilan Banding atau berpotensi ke Mahkamah Agung,” ujarnya.

Sementara itu, Istana menyatakan menghormati perintah pengadilan.

“Istana menghormati setiap putusan atau perintah pengadilan,” kata Wakil Menteri Komunikasi Claire Castro.