UPdates—Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, Indonesia berduka karena tiga prajurit yang bertugas sebagai penjaga perdamaian (peacekeeper) di Lebanon gugur.
You may also like : 
Pasukan Israel Bunuh 12 Tim Medis dan Relawan di Lebanon Selatan
Selain itu, beberapa prajurit juga mengalami luka berat, termasuk dalam insiden ketiga pada Jumat, di tempat penugasan mereka.
You might be interested : 
Prajurit TNI Kembali Diserang di Lebanon, 2 Luka Parah, 1 Luka Ringan, Total Sudah 11 Orang Jadi Korban
SBY mengatakan, ketika ia ikut memberikan penghormatan kepada jenasah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon, hatinya bergetar.
“Hati saya ikut tergetar. Memang seorang prajurit disumpah untuk siap mengorbankan jiwa dan raganya ketika tugas negara memanggil. Namun, saya bisa merasakan duka yang mendalam dari keluarga mereka (istri, anak dan orang tua) yang hadir di Cengkareng semalam. Saat saya ikut mengucapkan bela sungkawa yang mendalam kepada mereka, saya tahu arti air mata yang jatuh di pipi mereka,” ujar SBY dalam unggahan di X sebagaimana dilansir Keidenesia.tv, Minggu, 5 April 2026.
Merasakan ini semua, ia secara pribadi mendukung langkah-langkah pemerintahan Presiden Prabowo yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan investigasi secara serius, jujur dan adil. Menurutnya, Indonesia berhak untuk itu.
PBB, utamanya UNIFIL dengan penuh rasa tanggung jawab tegas SBY harus bisa menjelaskan mengapa sejumlah insiden beruntun yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka “peacekeeper” dari Indonesia itu terjadi.
Diungkap SBY, investigasi dalam situasi pertempuran yang amat dinamis sering tidak mudah. Tetapi, bagaimanapun tetap dapat dilaksanakan dengan harapan hasilnya dapat dinalar dan masuk akal (acceptable, believable narrative).
“Saya pernah mengemban tugas PBB di Bosnia (former Yugoslavia) tahun 1995-1996. Dengan pangkat Brigadir Jenderal, saya menjadi Kepala Pengamat Militer PBB. Investigasi terhadap pelanggaran gencatan senjata juga sering kami lakukan,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap langkah-langkah pemerintah Indonesia, menyusul gugur dan luka-lukanya prajurit Indonesia tersebut, SBY menambahkan beberapa hal terkait tugas prajurit TNI di Lebanon.
Satuan pemeliharaan perdamaian PBB, contohnya Kontingen Garuda XXIII/S yang sedang mengemban tugas di Lebanon saat ini menurut dia tugasnya adalah untuk menjaga perdamaian (peacekeeping), bukan “peacemaking”.
Ia menjelaskan, “peacekeeper” tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak pula diberikan mandat untuk melaksanakan tugas-tugas pertempuran. Ini diatur dalam Chapter 6 Piagam PBB.
“Bukan Chapter 7 yang punya misi “to enforce the peace”, dalam arti melaksanakan tugas yang “lebih keras” untuk sebuah “peacemaking”,” jelasnya.
“Mereka bertugas di “blue line” atau di wilayah “blue zone”, yang bukan merupakan daerah pertempuran atau “war zone”. Kontingen Indonesia, hakikatnya bertugas di “Blue Line” yang memisahkan teritori Israel dengan teritori Lebanon,” lanjutnya.
Namun, situasi kini berubah karena kontingen Indonesia sudah berada d zona perang. “Sekarang ini, kenyataannya yang semula mereka berada di sekitar “Blue Line” kini sudah berada di “war zone”, yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah,” ungkap SBY.
“Bahkan dikabarkan pasukan Israel sudah maju 7 km dari “Blue Line”. Keadaan ini tentu sangat berbahaya bagi “peacekeeper” karena setiap saat bisa menjadi korban dari pertempuran yang tengah berlangsung,” tambahnya.
Dengan argumentasi ini, maka kata SBY, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini.
“Dewan Keamanan PBB harus segera bersidang dan bisa mengeluarkan resolusi yang tegas dan jelas. Saya masih ingat ketika sebagai Menkopolkam RI, harus menghadiri Sidang DK PBB tahun 2000 karena ada insiden di Atambua yang menewaskan 3 orang petugas kemanusiaan PBB akibat unjuk rasa yang terjadi di wilayah Atambua, NTT waktu itu. PBB tidak boleh pilih kasih dan menggunakan standar ganda,” tegasnya.
Sebagaimana yang dilakukan Presiden Prabowo, secara pribadi, SBY juga merasa punya kewajiban moral untuk ikut memperjuangkan keadilan bagi prajurit-prajurit TNI yang menjadi korban di Lebanon ini.
“Mengapa? Ketika menjadi presiden Indonesia dulu, saya berinisiatif dan mengusulkan kepada PBB untuk mengirimkan satu batalyon plus Indonesia sebagai bagian dari Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB di Lebanon,” bebernya.
SBY lantas menceritakan sejarahnya. Menurutnya, pada bulan Agustus 2006 terjadi perang antara Israel dan Lebanon. Korban berjatuhan utamanya di pihak Lebanon.
Saat itu, DK PBB belum melakukan langkah-langkah yang efektif untuk menghentikan peperangan tersebut. Ketika PM Malaysia Abdullah Badawi (Alm) berkunjung ke Jakarta, SBY kemudian mengusulkan agar dalam kapasitasnya sebagai Chair of OIC (Organisasi Kerjasama Islam) untuk menggelar “emergency meeting” guna mendesak PBB untuk segera bertindak.
Beberapa hari kemudian, PM Abdullah Badawi menggelar pertemuan darurat OKI di Kuala Lumpur. Di samping Indonesia dan Malaysia, pemimpin lain yang hadir adalah Presiden Iran Ahmadinejad, Perdana Menteri Turkiye Erdogan dan Perdana Menteri Lebanon Siniora. Juga hadir beberapa kepala negara/kepala pemerintahan yang lain.
“Dalam pertemuan itu pula, saya menyampaikan Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan satu batalyon diperkuat sebagai bagian dari “peacekeeping mission” di perbatasan Israel dan Lebanon. Artin ya, setelah terjadi “ceasefire” atas usaha dari PBB, Indonesia siap mengawasi pelaksanaan gencatan senjata tersebut,” jelas SBY.
“Saya masih ingat, karena dipersyaratkan penggunaan kendaraan tempur mekanis dan Anoa kita belum siap, segera saya menelepon Presiden Perancis Jacques Chirac, dengan tujuan Indonesia ingin membeli kendaraan tempur VAB buatan Prancis untuk segera bisa dikirim ke Lebanon. Alhamdulillah, Prancis bersedia dan bahkan proses pengirimannya berlangsung secara cepat karena dalam pengadaan alutsista tersebut saya menggunakan format G to G (government to government). Memang waktu itu kita tidak melibatkan pihak swasta,” bebernya.
Kontingen Indonesia pertama, Garuda XXIII/A, tiga bulan kemudian atau tepatnya pada November 2006 sudah bisa berangkat ke Lebanon.
Untuk diketahui, tiga orang anggota kabinet Presiden Prabowo adalah bagian dari kontingen Indonesia tersebut, yaitu Kapten Kav Muhammad Iftitah Sulaiman, Lettu Inf Agus Harimurti Yudhoyono, dan Lettu Kav Ossy Dermawan.
“Hingga tahun 2026 ini, sudah 19 kali kontingen kita bertugas di Lebanon dengan masa penugasan rata-rata satu tahun. Mungkin, ini yang terlama dalam misi PBB yang diemban oleh pasukan Indonesia,” kata SBY.
Di akhir unggahannya, SBY menitip pesan pada prajurit TNI yang masih bertugas di Lebanon. “Sebagai seorang sesepuh dan senior TNI, saya sampaikan kepada para prajurit Kontingen Garuda XXIII/S yang masih berada di Libanon untuk tetap bersemangat dalam mengemban tugas mulia. Do your best dan jaga diri baik-baik. Keluarga yang mencintai kalian menunggu kehadiran kembali di Tanah Air,” tandasnya.
