UPdates—Presiden RI, Prabowo Subianto menetapkan Presiden ke-2, Soeharto sebagai pahlawan nasional, Senin, 10 November 2025 kemarin.
You may also like : 
Sudah Dilarang, Presiden Macron, Istri, dan Letkol Teddy Lakukan Mitos Kunto Bimo di Borobudur, Ini Respons Young Buddhist
Keputusan itu menuai kontroversi. Sebagian orang mengeritik karena catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Soeharto. Sementara yang lain mendukung karena jasa-jasanya yang dianggap besar.
You might be interested : 
Megawati Soekarnoputri Singgung KPK Usai Hasto Kristiyanto Terima Amnesti dari Presiden Prabowo
Sehari setelah penganugerahan gelar pahlawan nasional itu, riuh seputar keputusan pemerintahan Prabowo itu masih berlanjut. Salah satunya, sentilan pedas dari akktor Fedi Nuril.
Lewat unggahan di akun X-nya, @realfedinuril, Selasa, 11 November 2025, ia menulis bahwa para penjilat mencoba meyakinkan publik soal keputusan memberi gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
“Para penjilat dan buzzer berlomba2 meyakinkan orang bahwa Soeharto adalah pahlawan. Padahal sosok pahlawan bukan lahir dari teriakan. Kasihan, ya,” tulisnya sebagaimana dipantau Keidenesia.tv pada Selasa sore.
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon dalam keterangan persnya memastikan keputusan Prabowo menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional bukanlah langkah instan. Menurutnya, gelar itu diberikan setelah tiga kali penolakan dan melalui proses kajian mendalam.
Politikus Gerindra itu menjelaskan, keputusan ini juga merupakan hasil pembahasan panjang Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, dengan melibatkan para sejarawan dari berbagai universitas di Indonesia.
Aktivis 98 itu mengatakan, Kajian tersebut menimbang secara menyeluruh perjalanan hidup dan kontribusi Soeharto terhadap bangsa ini.
“Yang terkait perjuangan Pak Harto, selama ini yang sudah dikaji antara lain itu Serangan Umum 1 Maret, beliau ikut pertempuran di Ambarawa, ikut pertempuran Lima Hari di Semarang, menjadi Komandan Operasi Mandala perebutan Irian Barat, dan juga kiprah Presiden Soeharto pembangunan lima tahunan telah membantu di dalam pengentasan kemiskinan, memperbaiki ekonomi,” kata Fadli dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin, 10 November 2025.
Penilaian terhadap jasa Soeharto kata dia tidak semata-mata berfokus pada masa kepresidenannya. Menurut Fadli, pemerintah juga melihat kontribusinya di bidang militer dan sosial-ekonomi yang besar bagi bangsa Indonesia.
“Apalagi ketika itu kita mengalami inflasi luar biasa sampai 600 persen, pertumbuhan (ekonomi) juga minus. Jadi banyak sekali, termasuk pendirian sekolah-sekolah yang luar biasa,” jelasnya.
Soeharto lanjut dia juga berperan penting menjaga stabilitas nasional di masa-masa genting. Salah satunya saat pecahnya Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI).
Terkait perdebatan publik soal dugaan pelanggaran HAM yang kerap dikaitkan dengan masa pemerintahan Soeharto, Fadli menegaskan bahwa isu tersebut sudah melalui proses hukum dan dinyatakan selesai.
Fadli juga membantah bahwa peristiwa Kerusuhan Mei 1998 memiliki keterkaitan langsung dengan Soeharto. Ia menegaskan bahwa seluruh rangkaian peristiwa itu sudah ditangani secara hukum dan tidak ada hubungan personal dengan Soeharto yang menjabat presiden kala itu.
“Kerusuhan Mei (1998) kan tidak ada kaitannya, enggak ada. Kalau soal itu saya kira sudah tidak ada masalah. Sebagaimana itu dari bawah, sudah melalui suatu proses, tidak ada masalah hukum,” tegasnya.
