UPdates—Presiden RI Prabowo Subianto baru-baru ini menegaskan sudah menyiapkan lahan 4.000 meter di kawasan Bunderan Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat untuk pembangunan gedung baru MUI setinggi 40 lantai.
Prabowo mengumumkan itu saat memberikan taklimatnya dalam acara Pengukuhan Pengurus MUI 2025-2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu, 7 Februari 2026.
Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menjelaskan bahwa nantinya MUI hanya memiliki hak pakai di gedung baru itu sebagaimana lembaga-lembaga lain yang menggunakan fasilitas negara.
You might be interested : 
Viral Dicap Lecehkan Ulama dan Bikin Geram PBNU dan MUI, Trans7 Minta Maaf
"Ini bukan pemberian atau hibah. Kita hanya menggunakan hak pakai, sebagaimana lembaga-lembaga lain menggunakan fasilitas negara. Gedung ini (nantinya) adalah aset negara, dan pengelolaannya nanti tetap oleh negara, bukan oleh MUI," kata Kiai Cholil kepada MUI Digital, Rabu, 11 Februari 2026 sebagaimana dilansir Keidenesia.tv.
Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat ini menegaskan bahwa MUI tidak pernah mengajukan permintaan gedung baru kepada pemerintah.
"Kami tidak meminta dan tidak mengajukan. Presiden yang menyampaikan langsung keinginan dan komitmen itu kepada kami," tegasnya.
Rais Syuriyah PB NU 2022-2027 itu juga menegaskan bahwa hingga hari ini belum ada pembahasan teknis, seperti design dan pembagian lantai, sehingga MUI tidak ingin berspekulasi lebih jauh mengenai gedung tersebut.
Dosen UIN Jakarta dan Universitas Indonesia itu mengatakan bahwa lembaga keagamaan seperti MUI tidak dapat diukur dengan pendekatan bisnis atau pengembalian biaya pembangunan, sebagaimana lembaga bisnis.
"Kinerja kami itu bersifat kualitatif, kemasyarakatan, ukurannya adalah bagaimana kita menciptakan kehidupan beragama yang baik, kerukunan antarumat, perdamaian dan kemaslahatan masyarakat. Bukan berapa uang yang kembali," tegasnya.
Kiai Cholil menegaskan posisi MUI sebagai mitra pemerintah yang independen dan kritis. Dia memastikan MUI bukan musuh pemerintah, juga bukan pembenar semua kebijakan pemerintah.
"Kalau kebijakan itu benar dan baik untuk bangsa, kita dukung sepenuhnya. Kalau ada yang keliru, kita ingatkan. Itulah posisi mitra," jelasnya.
Waketum MUI menekankan, di mana pun kantor MUI, tugasnya akan selalu melayani umat. "Jika gedung ini nanti membuat pelayanan kepada umat menjadi lebih maksimal, maka itu kebaikan. Jika tidak, kami tetap bisa bekerja di mana saja. Kami tidak muluk-muluk," tegasnya.
