UPdates—Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi tinggi kepada Sulawesi Selatan yang dinilai sebagai pelopor pengelolaan pesisir dan laut di Indonesia.
You may also like : 
Anggota DPR Golkar Sindir Dedi Mulyadi: Jangan Terbuai Pencitraan Medsos
Sulsel menurut mereka menjadi yang pertama yang melengkapi peta pesisir lengkap dengan peruntukan ruang laut.
Dalam kunjungan spesifik ke Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, DPR RI menekankan pentingnya model ini diterapkan secara nasional untuk mencegah konflik pemanfaatan ruang laut.
“Ini adalah langkah luar biasa. Dengan adanya peta lengkap, perizinan pemanfaatan ruang laut bisa diatur dengan baik," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari saat Kunspek, ke Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, Turikale, Maros, Sulawesi Selatan, Jumat, 18 Juli 2025 sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI.
Abdul Kharis mengatakan kehadirannya bersama tim Kunjungan Spesifik Komisi IV DPR RI BPSPL bertujuan agar dapat memahami pengelolaan sumber daya pesisir secara detail, termasuk sistem perizinan dan tata ruang laut.
"Jika pola ini diterapkan di seluruh Indonesia, akan menghindari kebingungan dan konflik di masyarakat terkait pemanfaatan ruang pesisir,” ujar Abdul Kharis.
Meski begitu, Komisi IV juga menemukan sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di BPSPL Makassar yang saat ini hanya memiliki puluhan personel untuk menangani empat provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.
“SDM yang minim menjadi kendala besar. Kami akan mendorong Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menambah personel agar pelayanan kepada masyarakat pesisir dan nelayan bisa lebih optimal,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa BPSPL Makassar merupakan pilot project yang diharapkan menjadi contoh bagi pengelolaan pesisir di provinsi lainnya.
“Kami ingin BPSPL Makassar ini berkembang dan menjadi role model. Jika sistem ini berjalan di seluruh Indonesia, pengelolaan ruang laut akan jauh lebih tertib dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas Politisi PKS ini.
Turut mendampingi Dirjen Penataan Ruang Laut Kartika Listriana, Sekretaris Ditjen Penataan Ruang Laut, Effin Martiana, Direktur Pesisir Dan Pulau–Pulau Kecil (Ditjen PK) Ahmad Aris, Direktur Penanganan Pelanggaran (Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)Teuku Elfitrasyah, Deputi Karantina Ikan Drama Panca Putra, Direktur Manris Karantina Ikan Sugeng Sudiarto, Direktur Komoditi PT Perikanan Indonesia Rene van Joost.
