
UPdates - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menantang para kepala daerah untuk mempercepat eliminasi kusta di wilayahnya dengan menjadikan penanganan penyakit tersebut sebagai prioritas.
You may also like :
Mendagri Minta Semua Sekolah Kedinasan Kirim Siswa ke Lokasi Bencana Sumatera
Pemerintah bahkan menyiapkan insentif bagi daerah yang mampu menunjukkan kinerja terbaik dalam menekan kasus kusta, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan inovasi pemerintah daerah. Hal itu disampaikan dalam Konferensi Nasional Kusta 2026 - Percepatan eliminasi kusta: Komitmen Indonesia, Kolaborasi Global di Jakarta, Jumat, 10 Juli 2026.
You might be interested :
DPR dan Mendagri Jamin tidak Ada Pemberhentian PPPK
Dalam pernyataannya, Mendagri menekankan pentingnya political will dan perubahan pola pikir pemimpin daerah dalam menangani kasus kusta. Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap data yang menunjukkan bahwa Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga dunia dalam penemuan kasus kusta baru.
Menurutnya, fakta itu menunjukkan bahwa meskipun kusta adalah penyakit lama yang disebabkan oleh bakteri dan sudah ada obatnya (antibiotik), angka penyebarannya masih terus bergerak secara diam-diam di tengah masyarakat.
"Ini masalah lama yang penyebabnya bakteri. Kalau bakteri itu bisa diobati karena ada antibiotik, beda dengan virus seperti COVID, karena itu penanganan kusta seharusnya jauh lebih mudah dibandingkan pandemi COVID-19 karena penularannya tidak secepat virus dan obatnya sudah tersedia secara pasti," tegasnya, sebagaimana dilansir Kedenesia.TV dari Infopublik.id, Jumat, 10 Juli 2026.
Tito Karnavian memperingatkan bahwa pemerintah pusat tidak mungkin bekerja sendiri dalam menangani masalah kesehatan di negara sebesar Indonesia. Oleh karena itu, ia meminta gubernur, bupati, dan wali kota untuk menjadikan penanganan kusta dan TBC sebagai program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Selain itu ditegaskan bahwa, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul hanya bisa dicapai melalui dua hal utama: kesehatan dan pendidikan. "Jangan mimpi bisa mengubah daerahnya maju kalau seandainya SDM-nya tidak sehat dan tidak terdidik," tegasnya.
Sebagai bentuk motivasi, Kemendagri juga akan menyiapkan skema insentif fiskal atau hadiah tambahan bagi daerah yang sukses menjalankan program kesehatan, khususnya dalam penanganan kusta dan TBC.
Mendagri juga memastikan bahwa komitmen daerah akan dipantau secara ketat melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kemendagri akan memelototi anggaran tiap daerah saat penyusunan RKPD untuk memastikan apakah penanganan kusta dan TBC sudah menjadi prioritas anggaran. "Kalau tidak ada (anggarannya), kita kembalikan. Kalau ada, baru kita approve," tegas Tito.
Selain masalah medis, Mendagri juga mengajak seluruh pihak untuk menghapus stigma negatif terhadap penderita kusta. "Penderita kusta bukanlah sampah masyarakat, melainkan korban yang harus disembuhkan dan kembali menjadi produktif bagi bangsa," pungkasnya.