UPdates—Tragedi meninggalnya ibu hamil di Sentani, Papua, Irene Sokoy dan bayinya setelah "ditolak" empat rumah sakit sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto.
You may also like : 
Pemerintah Ingin Kepala Daerah tidak Bersengketa di MK Dilantik Lebih Dulu
Kepala Negara menegaskan, itu harus jadi kasus terakhir di Indonesia dan tidak boleh terulang lagi.
You might be interested : 
Ibu Hamil di Papua Meninggal Usai Ditolak 4 RS: Presiden Prabowo Perintahkan Audit
Penegasan Prabowo disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 24 November 2025 kemarin, Presiden Prabowo membicarakan kasus tersebut secara khusus.
"Kita enggak ingin terulang lagi. Sama tadi pesan dari Pak Presiden jangan sampai terulang lagi hal yang sama," kata Tito kepada awak media sebagaimana dilansir Keidenesia.tv, Selasa, 25 November 2025.
Pada rapat kemarin, Prabowo juga memerintahkan dilakukan audit terhadap rumah sakit hingga para pejabat di Papua. Termasuk pejabat di dinas kesehatan, pejabat provinsi, hingga kabupaten.
Prabowo ingin penyebab tragedi memilukan itu diketahui. "Perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan, audit," jelas Tito seraya menjelaskan bahwa aturan-aturan di Kementerian Dalam Negeri, termasuk peraturan kepala daerah juga akan ditinjau.
Sebelumnya, Irene dan bayi yang dikandungnya meninggal dunia pada Senin, 17 November 2025 sekitar pukul 05.00 WIT. Keduanya menghembuskan napas terakhir dalam perjalanan menuju RSUD Dok II Jayapura, setelah dilaporkan ditolak di empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura.
Mereka dilaporkan mendatangi RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RSUD Abepura hingga RS Bhayangkara tanpa mendapatkan penanganan memadai.
Irene mulai merasakan kontraksi pada Minggu siang, 16 November 2025 dan dibawa keluarganya menggunakan speedboat ke RSUD Yowari.
Irene tidak segera ditangani karena dokter tidak ada di tempat. Proses pembuatan surat rujukan juga kabarnya sangat lambat.
Kepala Kampung Hobong, Abraham Kabey yang juga mertua almarhum mengatakan, hingga hampir jam 12 malam surat belum dibuat.
Irene selanjutnya dibawa ke RS Dian Harapan dan RSUD Abepura, namun kembali tidak mendapat layanan. Keluarga kemudian membawa Irene ke RS Bhayangkara, tempat keluarga diminta membayar uang muka Rp4 juta karena kamar BPJS penuh.
Dalam perjalanan menuju RSUD Dok II Jayapura, Irene akhirnya meninggal dunia.
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Yowari, Maryen Braweri mengatakan, pasien rencananya melahirkan normal. Namun karena kondisi jantung janin menurun, maka dokter menyarankan untuk operasi. Sayangnya, dokter kandungan di RSUD Yowari tidak berada ditempat karena sedang ada kegiatan di luar kota sehingga pihak rumah sakit merujuk pasien ke RS Dian Harapan.
Usai koordinasi dengan RS Dian Harapan, pasien dirujuk ke RS Dian Harapan didampingi oleh dua perawat bersama keluarga menggunakan ambulans RSUD Yowari.
Dalam perjalanan, RS Dian Harapan mengabarkan melalui telepon bahwa ruang untuk BPJS Kesehatan kelas III sedang penuh dan dokter spesialis anastesi juga tidak ada.
Karena alasan lokasi paling dekat, pasien lantas dibawa ke RSUD Abepura.
Di RSUD Abepura, Irene ditolak dengan alasan ruang operasi sedang direnovasi. Makanya, pasien langsung dibawa ke RS Bhayangkara. Saat sampai di sana, ruang untuk BPJS kelas III dalam keadaan penuh. Yang tersedia hanya ruang VIP, tetapi pasien harus membayar uang muka Rp4 juta.
Karena keluarga tidak membawa uang dan petugas tidak melakukan tindakan, pasien akhirnya dibawa ke rumah sakit RSUD Jayapura.
Dalam perjalanan ke RSUD Jayapura, pasien mengalami kejang-kejang dan keluarga memutuskan kembali ke RS Bhayangkara. Namun, dalam perjalanan itu, pasien menghembuskan napas terakhir.
Masing-masing pihak rumah sakit menegaskan seluruh prosedur sudah dijalankan sesuai standar dan tidak ada unsur penolakan pasien.
