Trump: Perang dengan Iran Segera Berakhir

UPdates—Presiden AS, Donald Trump mengumumkan bahwa perang mereka dengan Iran akan segera berakhir.

You may also like : Trump Ingin Semua Pembunuh Juga Dihukum Mati di Washington DC

Donald Trump dalam pernyataan pada hari Kamis waktu AS berdalih, alasan mengakhiri perang karena rakyat Iran tidak bisa terus menerus hidup seperti saat ini.

You might be interested : Jusuf Kalla: Ekonomi Dunia Menurun karena Perang

"Amerika Serikat saat ini menguasai Selat Hormuz dan mempertahankan blokade laut yang dipimpin oleh Angkatan Laut AS," kata Trump dalam keterangan persnya sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari Shafaq News, Jumat, 7 Agustus 2026.

Jaringan berita AS, NewsNation, mengutip seorang pejabat Amerika yang mengatakan bahwa jalur sementara apa pun yang dibuat melalui Selat Hormuz akan bebas dari hambatan seperti persetujuan, izin, biaya transit, atau pungutan lainnya.

"Tidak ada pihak yang menguasai jalur pelayaran atau kemampuan untuk melintasinya di Selat Hormuz," beber pejabat itu.

Sementara itu, Ali Reza Salimi Namin, anggota dewan pimpinan parlemen Iran, mengungkapkan bahwa sebuah rencana strategis yang terdiri dari 11 pasal untuk menjamin dan mempertahankan jalur pelayaran yang aman melalui Selat Hormuz dan Teluk saat ini sedang ditinjau oleh Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran.

Usulan tersebut masih berupa draf awal yang sedang dibahas oleh komite, bukan laporan final, kata Namin kepada Kantor Berita Fars Iran.

Dalam bagian pendahuluan rencana tersebut, pemerintah, bekerja sama dengan angkatan bersenjata, akan diwajibkan sejak undang-undang itu disahkan untuk mengambil langkah-langkah guna menjaga keselamatan dan keamanan navigasi maritim serta melindungi lingkungan di Teluk.

Hal ini mencakup penyediaan layanan seperti panduan navigasi, pemeriksaan jalur pelayaran, penerbitan dokumentasi lingkungan, penilaian apakah kapal boleh melintas atau dilarang melintas, serta penentuan koordinat bagi kapal sebagaimana ditetapkan oleh Iran.

"Kapal milik atau yang mengibarkan bendera pemerintah Amerika Serikat, Israel, atau negara-negara bermusuhan lainnya maupun negara-negara afiliasinya akan dilarang masuk berdasarkan rencana tersebut," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa larangan masuk dan keluar juga berlaku bagi negara-negara yang menempatkan pasukan atau kapal perang di Teluk, atau yang beroperasi di sana untuk tujuan spionase, pengumpulan intelijen, maupun aktivitas apa pun yang menurut angkatan bersenjata Iran mengancam keamanannya.

Berdasarkan rencana tersebut, tidak ada pengiriman yang terkait dengan Israel—baik untuk keperluan militer maupun sipil, serta terlepas dari asal atau tujuannya—yang diizinkan melintasi selat itu.

Ditambahkan Ali Reza Namin, kapal atau muatan yang terbukti berperan dalam tindakan permusuhan terhadap "poros perlawanan"—termasuk Hizbullah Lebanon, Ansarallah (Houthi) Yaman, dan Pasukan Mobilisasi Populer Irak—juga akan dilarang melintas.

Dalam bagian lain dari rencana tersebut, pemerintah akan memungut biaya untuk layanan pemanduan, pengawasan, administrasi, dan keamanan dalam mata uang nasional, dengan rincian pelaksanaannya diserahkan kepada angkatan bersenjata.

Ia menambahkan bahwa negara, organisasi, entitas, perusahaan, atau individu yang terbukti menyebabkan kerugian bagi Iran diwajibkan memberikan ganti rugi dan tidak diizinkan melintasi Selat Hormuz serta kawasan Teluk hingga ganti rugi tersebut dibayarkan.

"Iran juga akan menyediakan layanan penyimpanan bekerja sama dengan sektor swasta, sementara negara-negara yang menjatuhkan sanksi terhadap Iran atau membekukan aset Iran akan dilarang melintasi selat tersebut,” tegasnya.

Sanksi berat sedang dipertimbangkan bagi pihak yang melanggar ketentuan undang-undang ini, ungkap Namin, termasuk sanksi hukum serta denda finansial yang signifikan hingga mencapai 20 persen dari nilai pengiriman, ditambah dengan sanksi khusus terkait pelanggaran yang melibatkan kapal.