UPdates - Wali Kota Makassar, Munafri "Appi" Arifuddin, mengkaji opsi relokasi terhadap sekitar 400 rumah di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, yang kerap terdampak banjir tahunan. Rencana relokasi ini diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp 400 miliar dan masih menunggu kajian lebih lanjut.
Munafri menjelaskan, kawasan Blok 10 Perumnas Antang masuk dalam zona rawan genangan. Relokasi warga dinilai sebagai solusi jangka panjang dengan menjadikan area tersebut sebagai ruang terbuka yang dapat difungsikan sebagai kolam retensi.
“Kalau ini tidak segera ditangani, maka wilayah ini akan terus terendam setiap tahun. Kita ingin membahas ini bersama-sama, mana yang bisa lebih dahulu dikerjakan, mana yang perlu disusun dalam rencana jangka menengah,” ungkap Munafri dikutip Keidenesia dari laman resmi Pemkot Makassar, Selasa, 20 Mei 2025.
You might be interested : 
Walkot Makassar Appi Percepat Mutasi Jabatan untuk Genjot Program Prioritas
Menurut Appi, biaya relokasi diperkirakan mencapai Rp 1 miliar per rumah. Namun demikian, relokasi diharapkan menjadi solusi permanen banjir di kawasan tersebut.
“Dijadikan gang, bahkan menjadi tempat pembuangan sampah. Ini membuat kanal gelap, kumuh, dan menyulitkan pengelolaan. Padahal, sudah ada aturan soal jalur inspeksi,” lanjutnya.
Selain relokasi, Pemkot Makassar juga mempertimbangkan pembangunan kolam retensi baru di pemukiman warga. Opsi ini bertujuan mengalirkan genangan air dari Blok 10 ke jalur drainase yang lebih baik. Namun pembangunan tersebut terkendala keberadaan rumah warga di jalur yang direncanakan serta kebutuhan biaya yang besar.
“Sejak awal kita minta bantuan juga dari tim Unhas untuk menganalisis solusi pola banjir di wilayah ini,” ucapnya.
Pemkot Makassar juga menggandeng tim dari Universitas Hasanuddin (Unhas) untuk mengkaji pola banjir di wilayah Antang. Munafri berharap adanya sinergi antara Pemkot dan BBWS dalam penanganan banjir agar setiap langkah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
“Hasilnya kami padukan dengan data dari BBWS agar dapat menemukan solusi yang tepat dan sesuai kewenangan masing-masing,” paparnya.
Munafri juga menekankan pentingnya payung hukum bersama dalam penataan kanal dan saluran kota. Ia menyoroti kondisi kanal yang kerap berubah fungsi menjadi gang atau tempat pembuangan sampah.
Sementara itu, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Suryadarma Hasyim, menjelaskan bahwa Kota Makassar berada dalam cakupan dua daerah aliran sungai (DAS) besar, yakni DAS Jeneberang dan DAS Tallo. Keduanya menjadi fokus pengelolaan BBWS karena langsung beririsan dengan wilayah kota.
"DAS Jeneberang terdiri dari 58 sub-DAS, termasuk DAS Celah Batu yang mencakup wilayah Bone," kata Suryadarma.
Menurut dia, BBWS telah membangun dan merencanakan sejumlah infrastruktur penanggulangan banjir seperti Kolam Regulasi Nipa-nipa, Waduk Tunggu Pampang, dan fasilitas pendukung lainnya. Namun, tantangan tetap besar, terutama di kawasan resapan air yang telah berubah fungsi menjadi permukiman, termasuk di Antang.
“Sinergi lintas sektor sangat penting agar pengelolaan DAS bisa berjalan dari hulu ke hilir. Tidak semua bisa dibangun hanya oleh BBWS,” pungkasnya.
