Wapres Gibran Minta Disambut Sederhana, Kiai Sepuh Sarankan Tindak Tegas Pejabat yang Ikut Campur Muktamar NU

UPdates—Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming yang hadir di pembukaan Muktamar Ke-35 NU pada Kamis, 27 Agustus 2026 meminta penyambutannya dilakukan secara sederhana.

You may also like : Akan Dibuka Presiden Prabowo, Berikut Jadwal Muktamar ke-35 NU

Bagiyo, anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas menjaga sterilisasi lokasi, menjelaskan penyambutan Wapres Gibran yang dilakukan tanpa prosesi khusus merupakan permintaan dari pemerintah pusat.

You might be interested : Wapres Terobos Daerah Sulit Dijangkau di NTT dengan Sepeda Motor

"Itu sudah permintaan dari pusat bahwa Wapres Gibran ketika datang memang tidak mau ada penjaga berseragam yang terlihat," katanya sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari NU Online, Kamis, 27 Agustus 2026.

Meski demikian, Bagiyo menegaskan aspek keamanan tetap menjadi prioritas. Aparat berjaga di sejumlah titik dengan pola pengamanan yang tidak mencolok.

"Intinya Wapres Gibran tetap dalam penjagaan," tambahnya.

Ia mengatakan masyarakat tetap diperbolehkan menyambut kedatangan Wapres Gibran dengan tetap memperhatikan jarak aman. "Masyarakat boleh mendekat, boleh bersalaman dengan Bapak Wapres," ujarnya.

Sementara itu, para kiai sepuh mengadakan pertemuan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri sehari jelang muktamar dan meminta agar Presiden Prabowo Subianto yang membuka acara ini mengambil tindakan tegas terhadap menteri atau pejabat yang ikut campur proses pemilihan di muktamar ini.

"Kami menaruh kepercayaan kepada Bapak Presiden untuk menjaga agar pemerintah tetap berdiri pada posisi kemandirian Nahdlatul Ulama. Apabila terdapat pejabat menteri atau lainnya yang melakukan tindakan tidak patut yang dapat dinilai sebagai intervensi terhadap proses muktamar, kami berharap kepada Bapak Presiden untuk mengambil tindakan tegas," tegas KH Muhibbul Aman Aly di depan awak media.

Pertemuan pada Rabu kemarin dihadiri antara lain oleh KH Ma'ruf Amin, KH Anwar Manshur, KH Abdullah Kafabihi Mahrus, KH 'Athoillah Sholahuddin Anwar, KH Mu'adz Thohir, KH Abdullah Ubab Maimoen, dan KH Muhibbul Aman Aly.

Selain permintan ke Prabowo, Kiai Muhib juga menekankan agar pihak eksternal yang memiliki kekuatan politik tidak mengintervensi apalagi mengintimidasi muktamirin dalam menentukan pilihannya. Sebab, hal ini dianggap tidak menghargai kedaulatan forum dan organisasi.

"Hindari segala bentuk tekanan yang dapat dipersepsikan sebagai tekanan pengondisian atau intervensi terhadap proses dan keputusan Muktamar," tuturnya saat membacakan hasil pertemuan para kiai sepuh.

Sebelumnya, Mustasyar PBNU Kiai Ma'ruf Amin menegaskan agar pemerintah memberi keleluasaan kepada peserta muktamar NU untuk menentukan pilihannya secara berdaulat.

"Saya yakin Presiden juga bersikap seperti itu dan juga jangan sampai ada pihak-pihak di bawahnya yang tidak melaksanakannya," ujar Kiai Ma'ruf.

Ia pun meminta para panitia untuk memastikan Muktamar berjalan secara kondusif sesuai dengan nilai dan akhlak yang diteladankan para ulama muassis NU.

"Kepada para pelaksana, para panitia supaya menjaga supaya Muktamar ini berjalan dengan kondusif. Jangan terjadi apa-apa dan supaya berjalan secara demokratis dan jujur sesuai dengan akhlak NU," tutur Rais Aam PBNU masa khidmah 2015-2018 itu.