UPdates—Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta agar Badan Gizi Nasional (BGN) menyelesaikan beberapa insiden dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
You may also like : 
Laporan Program Makan Bergizi Gratis ke KPK, Porsi Rp10.000 Diterima hanya Rp8.000
Hal itu ia sampaikan di tengah banyaknya kasus keracunan pelajar. Selain itu, ia juga menyoroti masalah pembayaran dapur yang bermasalah hingga berujung laporan polisi seperti yang terjadi di Kalibata, Jakarta Selatan.
You might be interested : 
Kepala BGN Usul Serangga untuk Menu Makan Gratis, DPR Minta Hati-hati
Peristiwa keracunan terbaru terjadi di Cianjur, Jawa Barat pada Senin, 21 April 2025. Puluhan siswa di MAN 1 Cianjur dan SMP PGRI 1 Cianjur keracunan massal usai menyantap makanan dari program MBG dan harus dilarikan ke rumah sakit.
Sebelum itu, pada pertengahan April, puluhan siswa juga mengalami hal sama di Batang, Jawa Tengah. Kasus lainnya terjadi sepanjang Januari dan Februari di beberapa provinsi.
“Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita guna menghadirkan SDM unggul bangsa di masa depan. Oleh sebab itu, proses pengelolaannya dari hulu sampai hilir harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalisasi risiko yang terjadi, semisal anak keracunan makanan atau proses pembayaran yang bermasalah,” ujar Netty dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Rabu, 23 April 2025 sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI.
Khusus terkait kasus dugaan keracunan massal di Batang, Netty mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) agar segera melakukan investigasi terhadap standar keamanan pangan. Mulai dari penyediaan, pengolahan, hingga distribusi makanan pada program MBG.
“Kualitas dan keamanan makanan untuk anak-anak harus menjadi prioritas utama. Pengawasan terhadap keseluruhan standar operasional harus dilakukan dengan cermat agar bantuan pemerintah tidak berubah menjadi musibah,” ujar Politisi Fraksi PKS ini
Sementara itu, menanggapi tunggakan pembayaran hampir Rp1 miliar terhadap dapur MBG di Kalibata, Netty menilai persoalan tata kelola anggaran dan administrasi perlu mendapat perhatian serius.
“Keterlambatan pembayaran berdampak langsung pada keberlanjutan program MBG. Hal ini harus diantisipasi dengan membangun sistem koordinasi dan monitoring antar lembaga pelaksana," katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pengelola dapur yang tetap berkomitmen meneruskan kerjasama meski masih ada kendala dalam proses pembayaran dan operasionalisasi lainnya.
"Semangat pengabdian dan dedikasi mitra BGN dalam menjalankan program ini harus menjadi pemicu semua pihak untuk menjalankan tugasnya dengan baik," ujarnya
Terakhir, Netty meminta BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, termasuk memperbaiki mekanisme pengawasan lapangan, menstandarkan penyediaan makanan yang aman dan bergizi, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pencairan dana.
"MBG harus dipahami sebagai program membangun generasi unggul di masa depan yang membutuhkan dedikasi, kesungguhan dan dukungan tulus dari semua pihak. Dan BGN sebagai leading sector-nya harus memastikan hal itu terwujud,” pungkasnya.
