UPdates—Komitmen pemerintah dalam menjaga alokasi mandatory spending pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana amanat konstitusi mendapat apresiasi.
You may also like : 
Pakai Dana APBN, Rumah Anggota DPR dan MPR di IKN Bertambah
Meski begitu, anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf menyoroti adanya pengalihan anggaran pendidikan hingga 44% untuk pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
You might be interested : 
Sekolah Libur Sebulan Selama Ramadan, DPR Minta Dikaji dengan Baik
“Secara umum kami senang karena postur anggaran pendidikan sudah sesuai konstitusi. Tetapi setelah dianalisa, sekitar 40 persen lebih ternyata dialokasikan untuk MBG. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar termasuk kategori dana pendidikan atau tidak?” kata Furtasan di sela-sela Sidang Paripurna di Gedung Nusantata II, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Agustus 2025 sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI.
Legislator dari Fraksi P-Nasdem ini menegaskan, bahkan meski sasaran program MBG adalah siswa, hal ini perlu dikaji lebih lanjut.
Makanya, ia menegaskan, Komisi X bersama pemerintah akan segera membahas lebih detail dalam rapat lanjutan terkait pengalokasian tersebut.
“Kalau memang sasarannya jelas kepada anak-anak di sekolah, tentu masih masuk kategori pendidikan. Tapi kalau tidak, ini harus dikaji ulang," tegasnya.
Terkait implementasi anggaran pendidikan tahun 2026, Furtasan menyebutkan bahwa dana tersebut sudah terbagi ke sejumlah program prioritas.
Program prioritas itu antara lain tunjangan guru dan dosen, revitalisasi pendidikan, serta program beasiswa. Untuk PIP misalnya, sudah ditargetkan untuk 20 juta penerima, dan KIP sebanyak 1,2 juta.
Secara khusus, Furtasan juga menanggapi pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut anggaran pendidikan tahun ini menjadi yang tertinggi dalam beberapa tahun belakangan.
Menurutnya, dibanding mengomparasi soal nominal, yang paling penting justru bagaimana anggaran yang dialokasikan bisa tepat guna.
“Namun yang terpenting adalah sasaran anggaran itu tepat guna, tidak sekadar besarannya,” pungkasnya.
