UPdates—Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan bahwa harga minyak mentah dunia saat ini berada pada kisaran 105 hingga 108 dolar AS per barel. Itu jauh di atas asumsi APBN yang ditetapkan sebesar 70 dolar AS per barel.
You may also like : 
Bukan Duit Prabowo atau Swasta, Istana: Seluruh Program MBG Didanai APBN
Politikus Partai NasDem itu mengatakan, kondisi ini memberikan tekanan signifikan terhadap postur APBN, terutama pada sektor subsidi energi.
You might be interested : 
Tak Mau Hasil PSU Pilkada Digugat Lagi ke MK, DPR: Jangan Ada Pelanggaran
Makanya, ia mengapresiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sejauh ini tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Rifqinizamy menyampaikan hal itu saat memimpin Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, serta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin, 30 Maret 2026.
“Kita mengapresiasi Presiden dan seluruh jajaran pemerintah yang tetap mengedepankan kepentingan rakyat dengan tidak menaikkan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi,” ujar Rifqi sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari website resmi DPR RI, Senin, 30 Maret 2026.
Ia menjelaskan, dalam APBN 2026, alokasi subsidi energi mencapai sekitar Rp359 triliun dengan asumsi harga minyak 70 dolar AS per barel.
Dengan lonjakan harga yang terjadi saat ini, lanjutnya, kondisi tersebut berpotensi mengoreksi APBN sehingga diperlukan langkah efisiensi di berbagai sektor anggaran.
Dalam rapat ini, Rifqi menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan penguatan peran pemerintah daerah di tengah tekanan terhadap APBN akibat kenaikan harga minyak dunia.
Komisi II, kata Rifqi juga meminta Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat pembinaan terhadap pemerintah daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, maupun DPRD, agar mampu menyisir dan memprioritaskan penggunaan APBD secara tepat sasaran.
“Di tengah situasi seperti ini, daerah harus benar-benar memilah mana yang prioritas untuk rakyat dan mana yang hanya bersifat sekunder atau tersier. Pengadaan yang tidak mendesak, seperti pembangunan gedung untuk kepentingan pejabat atau kendaraan dinas, sangat sensitif,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan pentingnya peran Kemendagri sebagai “mata dan telinga” pemerintah pusat dalam memastikan disiplin anggaran di daerah.
Selain efisiensi, Rifqi mendorong pemerintah untuk menyiapkan skenario alternatif pembiayaan (alternative financing) sebagai langkah antisipatif terhadap ketidakpastian global, termasuk dampak konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap harga energi.
“Kita berharap situasi global segera mereda, tetapi skenario terburuk tetap harus disiapkan. Jika diperlukan dukungan regulasi, Komisi II siap membahasnya,” ujarnya.
