UPdates—Anggota DPR RI, Firman Soebagyo mengkritik keras pernyataan pengamat, Syaiful Mujani yang dinilai menyinggung isu menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.
You may also like : 
MK Batalkan Uang Pensiun Seumur Hidup DPR dan Pejabat, Firman Soebagyo: Segera Berlakukan
Politikus Partai Golkar itu menilai pernyataan Syaiful Mujani tersebut berpotensi menimbulkan kontroversi dan kegaduhan di ruang publik.
Pernyataan pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) itu menurut Firman dapat dianggap provokatif bahkan berisiko ditafsirkan sebagai ajakan makar.
Ia mengingatkan bahwa sebagai tokoh publik sekaligus figur senior di lembaga survei, setiap pernyataan harus disampaikan secara hati-hati.
“Harus berhati-hati dalam berbicara di hadapan publik, apalagi sebagai tokoh lembaga survei yang sudah sangat senior,” ujar Firman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 5 April 2026 sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari website resmi DPR RI.
Syaiful Mujani sudah membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa pernyataannya tidak dimaksudkan untuk mengajak tindakan inkonstitusional, melainkan telah dipotong dalam video sehingga menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat.
Firman menegaskan bahwa proses pemakzulan presiden di Indonesia tidak bisa dilakukan sembarangan.
Anggota Badan Legislasi DPR RI ini mengingatkan bahwa mekanisme tersebut telah diatur secara ketat dalam Undang-Undang Dasar 1945.
“Presiden hanya dapat dimakzulkan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berat, dan itu harus melalui tahapan di DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Terkait wacana pergantian kepemimpinan nasional, Firman menyampaikan pandangan pribadinya secara tegas. Ia menilai bahwa jika Presiden Prabowo digantikan, belum tentu kondisi akan menjadi lebih baik.
“Tidak akan lebih baik,” tegasnya.
Selain itu, Firman juga menyinggung adanya spekulasi publik terkait motif di balik pernyataan Syaiful Mujani.
Ia menyebut, sebagian pihak mempertanyakan apakah pernyataan tersebut berkaitan dengan kepentingan tertentu, termasuk upaya meningkatkan posisi tawar.
“Ini juga menjadi pertanyaan publik,” pungkasnya.
