UPdates—Presiden Prabowo Subianto berharap sudah bisa berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun 2028. Hal itu disampaikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono.
You may also like : Gaji Guru Naik di 2025, Puan Ingatkan Janji Angkat 1 Juta Honorer Jadi PPPK
Menurutnya, itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo. "Ya itu Menteri PU yang menyampaikan, mungkin perintah beliau (Presiden Prabowo). Waktu beliau merintah saya, waktu mau menunjuk, memang diharapkan 2028 bisa ke sana," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024 sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari RRI.co.id.
Saat ini pembangunan IKN difokuskan kepada penyelesaian ekosistem pemerintahan, baik yudikatif, legislatif, hingga eksekutif. Itu termasuk gedung perkantoran hingga hunian.
"Jadi baru tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif. Yudikatif kan MA, MK, legislatif DPR, MPR DPD," ujarnya.
Sementara itu, terkait pemindahan aparatur sipil negara (ASN), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini mengatakan pihaknya menunggu arahan Presiden.
Rini mengungkapkan hal itu pada acara ASN Culture Festival 2024 di Hotel Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, Selasa hari ini. "Saya sendiri belum mendapatkan arahan dari Bapak Presiden kapan akan berpindah," ujarnya.
Namun, lanjutnya, Presiden menginginkan perpindahan dilakukan setelah fasilitas untuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif siap secara keseluruhan. "Kalau kami tentunya harus menunggu karena adanya penambahan jumlah kementerian," ujarnya.
Rini menyatakan penambahan jumlah kementerian itu akan mengubah formasi, jabatan fungsional, kelas jabatan, dan hal lain terkait lembaga kementerian.
Selain itu, lanjutnya, kebutuhan infrastruktur di IKN juga akan berubah seiring penambahan jumlah kementerian. Perubahan tersebut jelas akan berdampak pada berubahnya komposisi dan nama-nama ASN yang akan pindah ke IKN.
"Misalnya semula ada tower apartemen untuk ASN dari empat Kementerian Koordinator (Kemenko). Kini dengan adanya tujuh Kemenko, tentu konstelasinya harus berubah. Dalam hal ini kami harus bersama-sama lagi menyusun rencana kepindahan ASN ke IKN," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, memastikan kesiapan infrastruktur dasar di IKN. Hal ini disampaikannya terkait persiapan pemindahan ASN pada awal 2025 dan rencana pemindahan ibu kota pada 2028.
Menurut dia, Presiden Prabowo menegaskan pemindahan ibu kota negara ke IKN harus tetap berjalan. "Karena itu, kami tetap semangat menyelesaikan pembangunan IKN," kata Diana.