UPdates—Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mempertanyakan kelanjutan program "Lapor Mas Wapres" yang sebelumnya diinisiasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming di awal Pemerintahan.
You may also like : 
Wacana Denda Damai Koruptor, Anggota DPR Andreas Hugo: Pemerintah Bikin Bingung Rakyat
Politikus Fraksi PDI-Perjuangan itu mengungkapkan pengalaman dan keluhannya terkait kesulitan akses masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut, terutama di daerah-daerah yang belum sepenuhnya terjangkau teknologi digital.
You might be interested : 
Wapres Gibran Minta Pilkada tanpa Kekerasan, Ingatkan Bawaslu Adil dan Aparat Netral
"Saya masih ingat ketika di awal periode Pak Prabowo dan Wapres Gibran ini, ada satu program yang ya mungkin dari Karo Pelayanan Sekretariat Wapres, itu program Lapor Mas Wapres," ujar Andreas dalam RDP Komisi XIII dengan Pejabat Eselon I Kementerian Sekretariat Negara dan jajarannya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis kemarin sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI, Jumat, 14 Maret 2025.
Menurutnya, pada saat mencoba mengakses program tersebut, ia mendapati kendala teknis di mana halaman program tersebut tidak dapat diakses karena sedang dalam perbaikan.
"Lapor Mas Wapres ini mohon maaf, halaman sedang dalam perbaikan, gitu ya. Nah ini apa masih ada atau tidak itu programnya?" tanyanya.
Andreas mengungkapkan, banyak warga dari kampung halamannya yang ingin melaporkan masalah atau pengaduan melalui program ini. Akan tetapi, mereka menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan teknologi digital di daerah.
"Dari kampung saya itu banyak yang mau lapor itu, gitu. Benar-benar itu, banyak mau lapor. Tapi ya pertama ya soal digital kan di kampung kami kan belum terlalu secanggih di Jakarta ini, gitu. Jadi memang agak sulit untuk menjangkau," ungkapnya.
Ia juga menyoroti kesulitan masyarakat yang ingin datang langsung untuk melaporkan masalah, namun terkendala biaya. "Ada yang mau ke sini, tapi soal biaya kan. Tapi pengen lapor juga sebenarnya mereka," ujarnya.
Legislator dapil Nusa Tenggara Timur I itu berharap ada kejelasan mengenai kelanjutan dan aksesibilitas program "Lapor Mas Wapres" yang sempat mendapat antusiasme tinggi, namun kini mengalami kendala teknis.
