Gonta-Ganti Kepala BGN, DPR Harap tak Ganggu Program MBG

UPdates—Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi berharap pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mengganggu keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

You may also like : Banyak Keracunan, DPR: BPOM harus Terlibat di Program Makan Gratis

Seperti diketahui, kepala BGN sudah berganti dua kali sejak Juni. Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN bersama dua wakilnya pada tanggal 2 Juni 2026.

You might be interested : Badan Gizi Nasional Jadikan India Sebagai Role Model

Setelah itu, penggantinya, Nanik S. Deyang mengundurkan diri dari jabatan Kepala BGN karena alasan kesehatan pada Rabu, 22 Juli 2026. Ia kemudian digantikan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono.

Nurhadi menegaskan, keberlangsungan Program MBG harus tetap menjadi prioritas karena menyangkut pemenuhan gizi jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya.

"Stabilitas kepemimpinan dan kepastian tata kelola menjadi faktor penting dalam menjaga keberhasilan pelaksanaan program MBG," tegas Legislator Fraksi Partai NasDem tersebut sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari website resmi DPR RI, Kamis, 23 Juli 2026.

Menurutnya, BGN saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penguatan tata kelola, peningkatan kualitas makanan, pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Di sisi lain, Nurhadi menilai pergantian kepemimpinan di BGN perlu dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG.

Evaluasi tersebut mencakup efektivitas distribusi, kualitas makanan, keamanan pangan, transparansi pengadaan, serta sistem pengawasan di lapangan.

"Keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas pelayanan dan dampaknya terhadap perbaikan status gizi masyarakat," ujarnya.

Nurhadi menambahkan, Komisi IX DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar Program MBG terlaksana secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai.

"Kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama di atas segala dinamika pergantian pejabat," pungkasnya.