Kasus Suap HGB Summarecon, KPK Geledah Kementerian ATR/BPN

UPdates—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kamis, 17 September 2026.

You may also like : KPK Menduga Menteri Raja Juli Beberapa Kali Bertemu Bupati Kuansing, Pejabat Kemenhut Terima Uang 12.500 Dollar Singapura

Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti kasus dugaan suap Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

You might be interested : Istana Pastikan Tak Ikut Campur Urusan KPK dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

"Penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi di lingkungan kantor Kementerian ATR/BPN, salah satunya ruangan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari keterangan tertulisnya, Kamis, 17 September 2026.

"Kegiatan penggeledahan tersebut dibutuhkan penyidik untuk mencari dan melengkapi alat bukti dalam penyidikan perkara yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan ini," jelas Budi.

Saat ini kegiatan penggeledahan masih berlangsung dan Budi belum bisa menyampaikan informasi barang bukti yang berhasil ditemukan dan diduga terkait perkara tersebut.

“Kami akan update terus perkembangannya sebagai bentuk transparansi dalam proses hukum di KPK," ujarnya.

KPK telah menetapkan delapan tersangka dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di wilayah Kabupaten Bogor ini.

Empat dari delapan tersangka tersebut diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.

Empat tersangka yang dimaksud yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Sementara empat tersangka lainnya yang juga sudah ditahan KPK adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Coin Manurung; Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi; Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri; dan Rizal Pahlevi (pihak swasta).