UPdates—Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI sedang merancang skenario substitusi atau pengganti bagi peran Indonesia di Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.
You may also like : 
Serang Ukraina dengan Rudal Hipersonik, Rusia Kirim "Ancaman" ke AS dan Inggris
Langkah itu diambil menyusul ketidakpastian legitimasi dewan tersebut pasca-serangan militer yang dilakukan dua anggotanya, Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran pada Sabtu, 28 Februari 2026.
You might be interested : 
Anggota DPR PKS Apresiasi Indonesia Tunda Kirim Pasukan ke Gaza
Hal itu diungkap Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kemlu RI, Muhammad Takdir. Ia mengatakan, agenda BoP untuk sementara waktu telah dihentikan.
"Nah ini sudah diputuskan suspend (agenda BoP). Jadi kalau dilihat di sini, berarti harus disubstitusi ke dalam peran yang lain," ujar Muhammad Takdir melalui keterangan resmi sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari Info Publik, Jumat, 13 Maret 2026.
Salah satu opsi yang tengah dikaji di internal Kemenlu adalah pembentukan utusan khusus atau special envoy untuk Palestina.
Nantinya, utusan khusus ini akan bertugas mengoordinasikan penyaluran seluruh bantuan dari Indonesia ke Gaza.
Muhammad Takdir mengatakan, langkah itu merupakan tambahan dari peran yang sebelumnya telah diinisiasi mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yakni penunjukan konsul kehormatan di Ramallah.
"Langkah ini sebenarnya, tambahan dari peran yang sudah dilakukan Bu Retno sebelumnya yang menunjuk konsul kehormatan di Ramallah, yang diharapkan bisa membantu," bebernya.
Kajian strategis ini rencananya akan diserahkan kepada Menteri Luar Negeri untuk selanjutnya diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Muhammad Takdir berharap inisiatif ini dapat memperkuat peran Indonesia dalam isu Palestina.
Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo membuka saluran alternatif, termasuk melibatkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang dinilai memiliki kapasitas sebagai juru runding perdamaian dan koneksi dengan pemimpin politik Hamas.
Diakui Muhammad Takdir bahwa serangan AS dan Israel ke Iran menjadi dinamika yang menguatkan kritik publik atas keterlibatan Indonesia di BoP.
Ia menekankan pentingnya pendekatan yang cerdas dalam menyelesaikan masalah Palestina, setara dengan kompleksitas tantangan yang dihadapi.
Kendati keanggotaan di BoP dinilai memiliki banyak kekurangan di permukaan, ia meminta publik untuk memberikan kepercayaan (benefit of the doubt) kepada pemerintah, karena ada pertimbangan di balik layar yang belum dapat disampaikan sepenuhnya.
"Secara umum saya kira publik punya pandangan yang mesti kita jadikan salah satu bahan pertimbangan di dalam memperbaiki apa yang mungkin terlihat kurang terima oleh publik secara umum (terkait BoP)," ujarnya.
Sementara itu, di tengah ketidakpastian BoP, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tengah menyiapkan rekomendasi berupa rambu-rambu bagi pemerintah.
Ketua MUI Bidang Luar Negeri, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menyatakan bahwa pihaknya telah merampungkan kajian mengenai mudarat dan manfaat BoP.
Rekomendasi itu akan berisi parameter yang jelas kapan Indonesia harus tetap bertahan atau keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian, sehingga kebijakan yang diambil sesuai dengan dinamika yang ada.
"Bahwa ada parameter yang harus digunakan, kapan exit, kapan tidak, kapan sementara, kapan tidak. Nah ini akan memberikan lebih kepastian, supaya publik juga memahami, lalu pemerintah juga memahami memang sesuai dengan dinamika yang ada," ujarnya.
Desakan agar Indonesia keluar dari BoP menguat setelah AS dan Israel melancarkan serangan ke Iran.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah menyatakan kesiapannya untuk menarik Indonesia dari BoP jika dewan tersebut dinilai tidak lagi sejalan dengan tujuan perdamaian, khususnya kemerdekaan Palestina.
