Makin Miskin, Malah Kehilangan Bansos, DPR: Terjadi di Mana-Mana

UPdates—Anggota Komisi X DPR RI, Lita Machfud Arifin menyoroti persoalan perubahan desil kesejahteraan.

You may also like : Hati-hati Hoax BLT Rp5 Juta untuk UMKM, Kementerian Pastikan Penipuan

Politikus Partai NasDem itu mengaku menerima banyak keluhan masyarakat yang merasa tidak lagi berhak menerima bantuan sosial akibat perubahan status desil, meski kondisi ekonomi mereka justru mengalami penurunan.

You might be interested : Mendagri Akui Ada Penerima Bansos Sudah Jadi ASN, Digitalisasi Pastikan Akurasi Data

Banyak warga yang sebelumnya masih menerima berbagai bantuan pemerintah, kini kehilangan haknya karena masuk ke kelompok desil yang lebih tinggi.

"Masalah desil ini terjadi di mana-mana, termasuk di konstituen saya sendiri di Sidoarjo, Surabaya. Tingkat kesejahteraan mereka semakin menurun, tetapi secara desil justru dianggap sudah tidak berhak mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah," ujarnya sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari website resm DPR RI, Sabtu, 4 Juli 2026.

Lita yang pada Jumat lalu melakukan Kunjungan Kerja Panja RUU Statistik ke BPS Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan, akibat perubahan tersebut, banyak keluarga terdampak tidak lagi memperoleh bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) maupun Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi orang tua yang menggantungkan bantuan tersebut untuk keberlangsungan pendidikan anak.

"Mereka merasa sangat dirugikan. Yang tadinya bisa mendapatkan PIP dan anaknya memperoleh KIP, sekarang tidak bisa lagi," katanya seraya menjelaskan bahwa mereka khawatir anaknya tidak bisa lagi melanjutkan pendidikan.

Wakil rakyat dar Dapil Jatim 1 mengungkap, selama ini dirinya membantu masyarakat dengan mengajukan perubahan data desil secara kolektif kepada BPS di daerah.

Namun, menurutnya, mekanisme tersebut masih membutuhkan waktu sehingga masyarakat kerap kehilangan kesempatan memperoleh bantuan pada periode berjalan.

Makanya, ia berharap BPS Pusat dapat menyusun mekanisme yang lebih cepat dan memberikan instruksi yang jelas kepada seluruh jajaran di daerah dalam menangani keberatan masyarakat terkait perubahan desil.

"Harapan kami ada satu solusi dari BPS pusat, memberi instruksi ke daerah kalau ada keberatan-keberatan tentang desil itu seperti apa menanganinya, sehingga tidak terlambat. Kalau sudah melampaui waktunya, masyarakat kehilangan kesempatan mendapatkan bantuan," tegasnya.

Masukan tersebut, menurut Lita, juga menjadi bagian dari pembahasan revisi UU Statistik agar kualitas data sosial ekonomi masyarakat semakin akurat, mutakhir, dan mampu mendukung penyaluran program pemerintah secara lebih tepat sasaran.