UPdates—Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengungkapkan keprihatinan dan kecemasannya terhadap meningkatnya aktivitas organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan. Terutama yang mengganggu iklim usaha dan mencederai ketertiban sosial.
You may also like : 
Pemindahan Napi Narkotika Bali Nine Terkesan Ditutup-tutupi, DPR: Kita Didikte Australia
Politikus PDIP itu menilai, banyak ormas telah menyimpang dari fungsi sosialnya dan bertransformasi menjadi aktor informal yang justru merongrong stabilitas dunia industri.
You might be interested : 
DPR Dukung Kemenperin Tolak iPhone 16 Masuk Indonesia
Lewat pernyataannya di Jakarta, Evita menyoroti praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum ormas terhadap pelaku usaha seperti UMKM.
"Praktik semacam ini tidak hanya menurunkan kepercayaan pelaku industri, tetapi juga membuat biaya usaha melonjak karena biaya tak resmi yang sebetulnya adalah pemerasan," ujarnya sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari situs resmi DPR RI, Kamis, 24 April 2025.
Laporan dari Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menyebutkan bahwa aksi-aksi ormas—mulai dari demonstrasi, penyegelan, hingga tuntutan keterlibatan dalam proyek swasta—telah menyebabkan kekhawatiran di kalangan investor dan pelaku industri.
Bahkan, beberapa investasi disebut batal masuk atau hengkang dari kawasan industri akibat tekanan tersebut.
Evita lebih lanjut mengecam keras aksi premanisme yang dilakukan anggota ormas. Termasuk insiden pembakaran mobil aparat di Jawa Barat saat polisi hendak menangkap pimpinan ormas yang terlibat tindak pidana. "Pelaku harus ditindak tegas. Negara tidak boleh kalah oleh premanisme," tegasnya.
Tak hanya itu, Evita juga menyinggung maraknya praktik penagihan kendaraan secara ilegal oleh ormas yang berkedok sebagai debt collector.
Aksi semacam ini disebut telah menimbulkan ketakutan dan keresahan di masyarakat karena sering disertai intimidasi dan kekerasan.
Makanya, Evita menekankan pentingnya penertiban ormas-ormas yang melanggar hukum.
"Kondisi seperti itu tidak boleh dibiarkan terus menerus. Harus ditertibkan karena merugikan lingkungan industri dan mengganggu kenyamanan serta keamanan warga," pungkasnya.
