UPdates–Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) diminta waspada. Peringatan itu dikeluarkan Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul maraknya aksi pencatutan nama pejabat lembaga itu.
You may also like : 
Nilai Siswa yang Ngeluh Soal Menu MBG di Medsos Kurang Bersyukur, Pakar BGN Dikritik Akademisi
Terbaru, BGN terpaksa harus memberikan klarifikasi terkait beredarnya undangan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan SPPG Nasional Tahun 2026 yang mencatut nama institusi serta Sekretaris Utama (Sestama) BGN.
You might be interested : 
Viral Menu MBG Kelapa Utuh, SPPG Dilarang Operasi Seminggu
BGN menegaskan bahwa undangan tersebut tidak benar dan bukan merupakan dokumen resmi.
Berdasarkan hasil penelusuran internal, dokumen yang beredar tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Sekretariat Utama maupun unit kerja manapun di lingkungan BGN.
Dengan demikian, segala bentuk kegiatan yang mengatasnamakan undangan tersebut berada di luar tanggung jawab BGN.
BGN mengimbau kepada seluruh pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan nama instansi pemerintah.
Masyarakat dan pemangku kepentingan diharapkan tidak menindaklanjuti undangan dimaksud serta lebih cermat dalam memverifikasi keabsahan dokumen yang beredar.
“Klarifikasi ini disampaikan guna mencegah kesalahpahaman serta menghindari potensi kerugian yang dapat timbul akibat penyalahgunaan nama institusi,” demikian pernyataan BGN di website resmi mereka sebagaimana dilansir Keidenesia.tv, Sabtu, 2 Mei 2026.
Sebelumnya, pada awal pekan ini, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito, mengungkapkan bahwa namanya kerap dicatut oleh oknum tidak bertanggung jawab dalam praktik penipuan yang menyasar pengelola SPPG.
Dia menjelaskan, modus yang digunakan pelaku adalah dengan mengatasnamakan dirinya dalam komunikasi resmi palsu, terutama terkait pembukaan suspend dan kegiatan inspeksi mendadak (sidak).
"Nama saya sering dipakai untuk penipuan. Sudah banyak yang tertipu," ungkap Harjito.
Berbeda dengan modus penipuan pada umumnya, pelaku tidak meminta imbalan atau uang secara langsung. Namun, mereka menggunakan surel dengan kop atau identitas yang menyerupai BGN, meski bukan berasal dari kanal resmi instansi.
Hal ini kerap membuat penerima pesan percaya bahwa informasi tersebut valid dan berasal dari otoritas yang sah. Harjito menegaskan bahwa seluruh komunikasi resmi BGN hanya dilakukan melalui saluran dan domain yang telah ditetapkan secara resmi.
Dia mengimbau agar masyarakat, khususnya pengelola SPPG, lebih berhati-hati terhadap surat atau email yang mencurigakan.
"Jika menerima email atau surat yang mengatasnamakan BGN tetapi menggunakan kop tidak resmi atau sumber yang tidak jelas, sebaiknya tidak langsung ditindaklanjuti. Lakukan verifikasi terlebih dahulu melalui kanal resmi," tegasnya.
Untuk mencegah korban lebih luas, Harjito meminta agar setiap dugaan penipuan segera dilaporkan kepada pihak berwenang maupun melalui kanal pengaduan resmi BGN. Dia menekankan pentingnya kewaspadaan bersama guna menjaga integritas program pemenuhan gizi nasional.
Ke depan, BGN akan memperkuat sistem komunikasi dan sosialisasi kepada publik agar masyarakat semakin mudah membedakan informasi resmi dan palsu, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan nama lembaga oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
