BKSAP DPR RI Kutuk Serangan AS ke Fasilitas Sipil di Iran

UPdates—Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengutuk keras serangan Amerika Serikat (AS) yang menyasar sejumlah fasilitas sipil di Iran.

You may also like : IRGC Tembaki Kapal di Selat Hormuz, Awak Kapal Selamat

Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat menilai penggunaan kekuatan militer yang mengakibatkan korban dari kalangan warga sipil tidak dapat dibenarkan dan berpotensi memperburuk eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

"Saya mengutuk dengan sekeras-kerasnya penggunaan kekuatan militer yang menyasar infrastruktur sipil dan menimbulkan korban dari warga tidak berdosa. Tidak ada pembenaran apa pun untuk serangan yang menewaskan dan melukai warga sipil," tegas Syahrul dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 18 Juli 2026 sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari website resmi DPR RI.

Serangan AS pada Kamis menyasar sejumlah infrastruktur sipil, termasuk bandara, stasiun kereta api, dan dua jembatan di Iran.

Serangan tersebut dilaporkan menimbulkan korban jiwa dan luka-luka di kalangan masyarakat sipil.

Menurut Syahrul, meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz, seharusnya disikapi dengan mengedepankan dialog, bukan tindakan militer yang berisiko memperluas konflik.

"Di saat dunia membutuhkan lebih banyak dialog dan diplomasi, kita justru melihat kekerasan yang kembali menelan korban sipil. Ini adalah kemunduran bagi peradaban dan hukum internasional," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS tersebut menegaskan penyelesaian sengketa internasional harus tetap berlandaskan hukum internasional, penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta perlindungan terhadap warga sipil.

Makanya, Syahrul mengajak seluruh negara, khususnya anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk menolak penggunaan kekerasan sebagai instrumen penyelesaian konflik.

Menurutnya, Indonesia bersama negara-negara ASEAN telah menunjukkan bahwa pendekatan dialog, penghormatan terhadap kedaulatan, dan multilateralisme merupakan cara yang lebih efektif dalam menjaga stabilitas kawasan maupun hubungan antarnegara.

"Indonesia dan negara-negara ASEAN telah membuktikan bahwa dialog, penghormatan terhadap kedaulatan, dan prinsip-prinsip multilateralisme adalah jalan terbaik. Kita harus bersama-sama mencegah agar pendekatan kekerasan tidak menjadi norma dalam hubungan antarbangsa," katanya.

Syahrul juga mendukung sikap Pemerintah Indonesia yang mendorong seluruh pihak segera menghentikan aksi militer dan kembali menempuh jalur perundingan.

Legislator dari Daerah Pemilihan Riau tersebut turut meminta Dewan Keamanan PBB mengambil langkah konkret untuk mencegah meluasnya konflik serta memastikan perlindungan terhadap warga sipil.

"Perdamaian tidak akan pernah lahir dari bom dan peluru. Ia hanya bisa lahir dari keberanian untuk duduk bersama, mendengar, dan menghormati satu sama lain. Indonesia harus berada di garda depan menyuarakan itu," pungkasnya.