BGN Ikut Apa Kata Pemerintah Pasca Putusan MK Soal MBG

UPdates—Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono menegaskan bahwa mereka siap menjalankan setiap kebijakan pemerintah sebagai tindak lanjut atas putusan MK mengenai penganggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

You may also like : BGN Sebut Anggaran Bahan Makanan MBG Bukan Rp15 Ribu per Porsi

Sudaryono memastikan Program MBG berjalan optimal sesuai ketentuan yang berlaku.

You might be interested : Usai Dicopot sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana Bilang Begini

Mas Dar, sapaan Sudaryono menegaskan bahwa BGN berada pada tataran operasional sehingga seluruh pelaksanaan program akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah melalui mekanisme penganggaran yang berlaku.

"Kami adalah lembaga pemerintah di tingkat operasional. Apa pun keputusan negara dan kebijakan pemerintah nantinya, kami akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tugas kami adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan optimal untuk masyarakat," ujar Mas Dar dalam keterangan tertulsi, Jumat, 31 Juli 2026 sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari website resmi BGN.

Menurut Mas Dar, kebijakan mengenai penganggaran merupakan kewenangan pemerintah melalui mekanisme yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Oleh karena itu, BGN akan berfokus pada pelaksanaan program agar manfaat Program MBG dapat terus dirasakan oleh para penerima manfaat di seluruh Indonesia.

"Alokasi anggaran untuk Program MBG akan digunakan dengan sebaik-baiknya," sambung Mas Dar.

Hingga saat ini, BGN memastikan seluruh pelaksanaan Program MBG yang telah berjalan tetap berlangsung dengan baik. Selain itu, BGN juga terus menyelaraskan data bersama kementerian terkait untuk mempercepat perluasan layanan di wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi, sehingga intervensi gizi dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.

Lebih lanjut, Mas Dar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui Program MBG.

Bagi Mas Dar, pembangunan nasional membutuhkan kolaborasi seluruh pihak dengan mengedepankan optimisme, data, dan akal sehat dalam melihat berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah.