Presiden Polandia Putar Balik Pesawat setelah terjadi 'Kudeta' di MK

UPdates—Saat dalam perjalanan menuju Senegal, Presiden Polandia, Karol Nawrocki memutar balik pesawatnya dan kembali ke negaranya.

You may also like : Wacana Pembentukan Pansus Ijazah Gibran Mulai Bergulir di Senayan

Itu ia lakukan setelah polisi memasuki mahkamah tertinggi Polandia, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), dan ketua mahkamah tersebut diberhentikan sementara.

You might be interested : Jenderal Polandia: Rusia Saat Ini tidak Mampu Invasi Negara NATO Mana pun

"Di saat seperti ini, Presiden harus berada di Polandia. Saya menghentikan penerbangan saya ke Senegal. Saya akan kembali," tulis Nawrocki di platform X sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari Fox News, Sabtu, 31 Oktober 2026.

Polisi menyatakan bahwa mereka mengamankan lokasi Mahkamah tersebut setelah puluhan pengunjuk rasa berkumpul untuk memprotes apa yang mereka sebut sebagai pemberhentian tidak sah terhadap ketua mahkamah tertinggi oleh pemerintahan pro-Eropa saat ini.

Polisi juga melaporkan adanya pelemparan benda-benda berbahaya ke arah petugas di luar gedung tersebut.

Beberapa pengunjuk rasa di luar gedung mahkamah terlihat sedang berdoa, sementara yang lain membawa poster bertuliskan "Tusk — simbol sentimen anti-Polandia," "Gulingkan kaum komunis dan rezim Tusk," serta "Berhenti menghancurkan negara."

Lembaga-lembaga peradilan tertinggi di Polandia, termasuk Mahkamah Konstitusi, telah menjadi sumber perselisihan utama antara pemerintahan pro-Eropa saat ini—yang dipimpin oleh Perdana Menteri Donald Tusk—dengan partai oposisi utama, partai nasional-konservatif Hukum dan Keadilan (PiS), yang memerintah negara itu dari tahun 2015 hingga 2023.

Para kritikus menuduh PiS menerapkan kendali politik atas lembaga-lembaga peradilan penting; beberapa reformasi yang dilakukan bahkan sempat membuat Uni Eropa menjatuhkan denda terhadap Polandia.

Presiden Nawrocki, yang merupakan sekutu partai PiS, menolak untuk melantik tiga dari enam hakim yang dicalonkan oleh parlemen awal tahun ini.

Ketua Mahkamah Konstitusi, Bogdan Święczkowski—yang ditunjuk oleh pemerintahan PiS setelah sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri kehakiman—menolak untuk mengizinkan hakim-hakim yang dipilih oleh mayoritas parlemen saat ini untuk menjalankan tugas mereka.

Menurut situs web Mahkamah Konstitusi, Święczkowski diberhentikan sementara pada hari Jumat.

"Memulihkan supremasi hukum adalah tugas kita," ujar Tusk, yang kembali berkuasa pada tahun 2023 dengan janji untuk memulihkan independensi peradilan.

Melalui platform X, ia menulis, "Setelah bertahun-tahun mengalami kondisi tanpa hukum di bawah pemerintahan PiS, ini merupakan proses yang sulit, terkadang menyakitkan, dan menuntut tindakan tegas. Tidak ada jalan lain."

Sejak memegang kekuasaan, upaya pemerintahan Tusk yang pro-Eropa telah diveto oleh dua presiden berturut-turut yang beraliansi dengan PiS, termasuk Nawrocki.

Mantan Perdana Menteri Mateusz Morawiecki—seorang mantan anggota PiS yang koalisinya, Rozwój Plus, memposisikan diri sebagai alternatif bagi pemerintahan Tusk menjelang pemilihan parlemen November mendatang—juga menggunakan X untuk mengecam pengambilalihan paksa Mahkamah Konstitusi.

"Keadilan tidak dapat dicapai melalui kekerasan," kata Morawiecki.

"Tusk akan menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan... Kami tidak akan membiarkan metode ala Belarusia diterapkan di Polandia!" tegasnya.

"Memang benar: sebuah kudeta sedang berlangsung," tulis mantan Menteri Kehakiman dari kubu PiS, Zbigniew Ziobro, di X.

"Jika seseorang menerobos masuk secara paksa ke Kantor Perdana Menteri dan mengambil alihnya, kita semua tahu apa sebutan untuk tindakan tersebut... Ini adalah serangan kriminal yang terang-terangan terhadap tatanan konstitusional... Oleh karena itu, saya menyerukan perlawanan yang lantang, tegas, penuh solidaritas, dan tanpa rasa takut," ujarnya.

"Seorang hakim yang sumpahnya tidak pernah diterima oleh Presiden Nawrocki telah menyatakan dirinya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi dan menangguhkan pimpinan lembaga tersebut, sementara polisi mengamankan gedung itu," tambah Morawiecki.

"Bukan begini cara memulihkan supremasi hukum. Krisis di Mahkamah Konstitusi memang nyata, namun mengganti aturan yang dipersengketakan dengan aturan lain yang lebih radikal hanya akan memicu pemerintahan berikutnya untuk melakukan hal yang sama," tandasnya.