Pidato Sertijab hanya 30 Detik, Purbaya: Gue Mau Mancing Sambil Melamun, Kenapa Dipecat?

UPdates—Purbaya Yudhi Sadewa memilih hanya menyampaikan pidato singkat saat menyerahkan jabatan Menteri Keuangan kepada Suahasil Nazara, Selasa, 15 September 2026.

You may also like : Prabowo Copot Purbaya, Suahasil Nazara Resmi Jadi Menteri Keuangan

Pidato yang sekaligus menjadi kata-kata perpisahan Purbaya hanya sekitar 58 kata dan disampaikan dalam waktu 30 detik.

Sebenarnya, Purbaya sudah disiapkan naskah pidato untuk ia sampaikan. Namun, setelah membuka map naskah pidato itu, ia menyebut itu terlalu panjang.

Purbaya mengatakan dirinya tidak ingin berbicara panjang.

“Bagi saya, hari ini adalah momen penting. Kalau waktu itu kemarin saya datang, boleh ngomong panjang karena untuk menciptakan optimisme. Kalau sekarang saya akan serahkan ke Bapak Suahasil soal hasilnya ke depan. Jadi saya hanya ngomong pendek saja,” kata Purbaya sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari pidatonya di Aula Juanda, Kementerian Keuangan, Selasa, 15 September 2026.

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu kemudian menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan atas kerja sama selama satu tahun terakhir.

“Terima kasih semua atas kerja sama selama satu tahun terakhir ini,” ujarnya lalu mengakhiri pidato dengan memberi salam.

Tak hanya pidato singkatnya, wawancara Purbaya Yudhi setelah acara itu juga menyedot perhatian. Ia mengatakan setelah dicopot, ia selanjutnya akan memancing di belakang rumahnya.

"Habis ini mau pulang, mancing di belakang rumah," kata Purbaya kepada wartawan.

Sambil tertawa, Purbaya menjelaskan bahwa di halaman belakang rumahnya ada kolam berisikan banyak ikan.

Menurut Purbaya, ia akan memancing seraya merenungkan alasan Presiden Prabowo Subianto mereshuffle dirinya sebagai Menkeu.

"Gue punya kolam di belakang, ya bisa mancing belakang rumah sambil ngelamun 'kenapa dipecat?', gitu," ujarnya lalu kembali tertawa. Sebelumnya, ia menegaskan bahwa pencopotan dirinya merupakan hak prerogatif presiden.