UPdates—Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di persimpangan jalan. Anggarannya diblokir Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan kini terancam mangkrak.
You may also like : 
PDIP Tolak Keinginan Prabowo Pilkada Kembali ke DPRD
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap hal itu. Dody Hanggodo mengatakan anggaran megaproyek itu masih diblokir sehingga dirinya belum bisa menyampaikan progres realisasi anggaran untuk IKN Tahun 2025.
"IKN kayaknya belum ada. Progresnya gimana sih, anggaran tidak ada. Progresnya, buat beli makan siangnya Pak Menteri," ujarnya bercanda sebagaimana dilansir keidenesia.tv dari video di X.com, Jumat, 7 Februari 2025.
Pemblokiran anggaran ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi pemerintah dan hanya bisa dibuka setelah mendapat persetujuan dari Komisi V DPR RI.
Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan lewat unggahan di akun X-nya, @UmarHasibuan__ mengaku bersyukur mendengar kabar itu. Menurutnya, memang lebih baik jika anggaran IKN dialihkan ke program lain yang lebih mendesak dan penting.
"Syukurlah Anggaran IKN diblokir. Lebih baik anggaran IKN buat makanan bergizi atau bangun sekolah yang mau rubuh atau jalan rusak di pedesaan," tulisnya dilansir keidenesia.tv Jumat hari ini.
Sementara itu, petinggi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus di acara diskusi Indonesia Lawyers Club menegaskan bahwa IKN ini memang hanya mimpi Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
“Tidak ada target kita tiga tahun barang ini (IKN) jadi. Nggak pernah itu menjadi konsensus nasional. Itu mimpinya seorang Joko Widodo. Realitanya tidak mungkin dipaksakan," tegas Deddy sebagaimana dilihat dalam video unggahan @ILCTalkshow, Jumat pagi ini.
Lalu, bagaimana nasib IKN yang sudah menghabiskan banyak dana APBN? Anggota DPR RI itu menyarankan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka yang juga putra Joko Widodo (Jokowi) untuk berkantor di sana.
"Kalau saran saya, di sana kantor Wapres. Jangan bayangkan Menko-menko di sana. Wapres berkantor di IKN. Supaya ada yang mengawasi," ujar Deddy Sitorus.
