UPdates—Diskusi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko dengan mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta berakhir ricuh pada Senin, 15 Juni 2026 malam.
You may also like : 
KemenATR/BPN: Baru 20 Persen Masjid di Makassar yang Memiliki Sertifikat Tanah
Rombongan pejabat itu terpaksa dievakuasi polisi setelah dikepung mahasiswa di UGM.
You might be interested : KemenATR/BPN: Baru 20 Persen Masjid di Makassar yang Memiliki Sertifikat Tanah
Mobil polisi sempat diadang dan digebrak mahasiswa yang menganggap rombongan pejabat itu menghindar dan tidak menjawab substansi pertanyaan mengenai isu agraria serta konflik pertanahan saat diskusi.
Ketegangan meningkat pasca diskusi di gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM saat pejabat hendak meninggalkan lokasi. Mahasiswa mengejar kendaraan mereka hingga terjadi aksi saling dorong.
Nusron dan Sudaryono berhasil dievakuasi menggunakan kendaraan patwal dengan pengawalan ketat aparat. Sementara Budiman Sudjatmiko memilih meninggalkan lokasi melalui pintu belakang gedung.
Sudaryono sendiri membantah dirinya kabur saat forum dialog bersama mahasiswa di UGM itu.
Sudaryono menegaskan dirinya bersama Nusron Wahid dan Budiman Sudjatmiko datang ke UGM dengan niat berdialog secara terbuka dan demokratis dengan mahasiswa.
"Kami datang ke UGM memang untuk berdiskusi. Acara ini sudah direncanakan sejak lama dan telah mendapat izin dari pihak kampus. Ini juga bukan kegiatan pertama semacam ini," kata Sudaryono dalam keterangan resmi sebagaimana dilansir Keidenesia.tv pada Selasa, 16 Juni 2026.
Menurut Sudaryono, sejak awal dirinya dan para narasumber membuka ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk bertanya maupun mengkritik kebijakan pemerintah.
"Ditanya apa saja tidak masalah. Diadili seperti apa saja juga tidak masalah. Kami hadir untuk berdialog secara demokratis," katanya
Namun, di tengah jalannya forum, Sudaryono menyebut terdapat sekelompok peserta yang tidak menginginkan diskusi dilanjutkan sehingga situasi menjadi tidak kondusif.
"Kami sempat berdiskusi sekitar 30-40 menit. Tetapi kemudian ada sekelompok orang yang menginginkan forum dihentikan. Padahal sebagian besar mahasiswa justru ingin mendengar dan berdialog," ungkapnya.
Ia mengaku tetap bertahan di lokasi bersama Menteri Nusron karena meyakini dialog merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan perbedaan pandangan.
Akan tetapi, situasi disebut semakin memanas setelah terjadi pelemparan botol air dan dugaan tindakan fisik.
"Saya merasa ada yang memukul saya. Ada pelemparan air juga. Karena situasi sudah tidak kondusif, pihak keamanan menyarankan kami keluar," ujarnya.
Ia membantah anggapan dirinya dan rombongan meninggalkan lokasi karena menghindari dialog.
"Kalau ada yang mengatakan Sudaryono dan Nusron kabur, itu tidak tepat. Justru kami yang datang untuk berdiskusi. Bahkan saat mobil kami dicegat dan kami dicari-cari, kami keluar lagi dan duduk bersila di aspal untuk melanjutkan dialog," tegasnya.
Dalam diskusi spontan tersebut, sejumlah mahasiswa menyampaikan kritik terkait isu pertanahan dan dugaan penggusuran. Sudaryono mengatakan, dirinya terbuka untuk memverifikasi langsung setiap persoalan yang disampaikan.
Menurutnya, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik dan menjunjung tinggi demokrasi.
"Kalau ada yang keliru, kita perbaiki. Itu cerminan demokrasi. Orang boleh punya pendapat, tetapi juga harus menghargai pendapat orang lain," ujarnya.
Sudaryono juga menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa yang telah hadir dengan niat berdiskusi namun tidak dapat mengikuti forum secara optimal akibat situasi yang terjadi.
"Saya minta maaf kepada adik-adik mahasiswa yang sebetulnya ingin berdialog secara baik. Kami siap jika diundang kembali, baik di Yogyakarta maupun Jakarta. Yang penting kita berdiskusi," katanya.
Menutup keterangannya, Sudaryono menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat.
