UPdates—Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, mendorong Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengambil peran langsung dalam upaya diplomasi dengan pemerintah Iran terkait tertahannya dua kapal tanker milik Pertamina di kawasan Selat Hormuz.
You may also like : 
Sejarah Hari Ini, 11 Oktober: Hari Revolusi Islam di Iran
Syafruddin menegaskan, situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang memanas tidak bisa ditangani hanya melalui jalur teknis kementerian, melainkan membutuhkan komunikasi tingkat tinggi antarkepala negara.
You might be interested : 
"Apakah Trump Sudah Memulai Perang Dunia ke-3?": Warga AS Khawatir Pembalasan Iran, Ini Prediksi Ahli
“Saya kira masalah (tertahannya) kapal Pertamina memerlukan lobi langsung dari Presiden. Tidak cukup hanya menteri ESDM, Menteri Luar Negeri, atau di bawahnya,” tegas Syafruddin dalam keterangan tertulis di Jakarta sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari website resmi DPR RI, Senin, 29 Maret 2026.
Dua kapal tanker Pertamina tertahan akibat meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut, termasuk kebijakan penutupan Selat Hormuz oleh Iran sebagai respons konflik dengan Amerika Serikat dan Israel.
Kementerian Luar Negeri dan KBRI Teheran saat ini masih melakukan diplomasi intensif untuk memastikan keselamatan kapal dan awaknya.
Menurut Syafruddin, langkah diplomasi yang telah dilakukan pemerintah patut diapresiasi, namun perlu ditingkatkan ke level strategis agar hasilnya lebih cepat dan efektif.
“Upaya Kemlu dan jajaran sudah tepat, tapi ini menyangkut jalur energi global dan keselamatan aset negara. Presiden perlu turun langsung agar memiliki daya tekan diplomatik yang lebih kuat,” tegas Syafruddin.
Politisi Fraksi PKB ini menambahkan, Selat Hormuz merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 20 persen distribusi minyak dunia, sehingga gangguan di wilayah tersebut tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga stabilitas energi global.
Keterlibatan langsung Presiden kata dia akan memperkuat posisi tawar Indonesia sebagai negara non-blok yang memiliki hubungan baik dengan banyak pihak, termasuk Iran.
Pendekatan multilateral menurut Syafruddin sangat diperlukan saat situasi perang masih berlangsung di Iran.
Di sisi lain, ia menilai masalah ini harus menjadi momentum untuk mempercepat strategi diversifikasi pasokan energi agar tidak bergantung pada jalur rawan konflik.
“Ini bukan hanya soal kapal, tapi soal bagaimana negara hadir melindungi aset strategis dan warganya di tengah konflik global. Presiden perlu menunjukkan kepemimpinan langsung dalam situasi seperti ini,” pungkasnya.
