Erdogan Usulkan Hapus Hak Veto Dewan Keamanan PBB Milik AS, China, Rusia, Inggris, dan Prancis

UPdates—Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto yang dipegang lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dengan argumen bahwa sistem saat ini tidak lagi mencerminkan realitas politik dan ekonomi global.

You may also like : Chatbot AI Nyaris Picu Perang AS-China, Pasukan Sudah Siap Cegat Kapal yang Diduga Terkait Senjata Nuklir sebelum Sadari Kekeliruan

Dalam sebuah artikel opini yang diterbitkan oleh Bloomberg pada hari Selasa, Erdogan mengatakan bahwa krisis global baru-baru ini—termasuk perang, pandemi, guncangan energi, dan gangguan rantai pasokan—telah menunjukkan keterbatasan sistem pengambilan keputusan internasional di mana sejumlah kecil negara memiliki pengaruh yang tidak proporsional.

You might be interested : 21 Tahun Bius Istri dan Ajak Pria Lain Perkosa Bareng Sejak 2018, Suami Nangis di Pengadilan saat Akui Kesalahan

Lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB—China, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat—masing-masing memiliki wewenang untuk memveto resolusi substantif.

Sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari Arab News, Selasa, 22 September 2026, Erdogan berpendapat bahwa upaya reformasi harus berfokus pada penghapusan hak istimewa tersebut, alih-alih memperluas keanggotaan tetap dan memberikan hak veto kepada negara-negara tambahan.

Menambahkan lebih banyak anggota istimewa, ujarnya, tidak akan mengatasi masalah mendasar mengenai terkonsentrasinya wewenang pengambilan keputusan pada kelompok negara yang terbatas.

Sebaliknya, Erdogan mengusulkan Dewan Keamanan tanpa anggota tetap, di mana negara-negara anggotanya dipilih oleh Majelis Umum PBB untuk masa jabatan yang tetap dan bergilir.

Negara-negara yang ingin kembali menjadi anggota dewan harus mendapatkan dukungan dari mayoritas anggota PBB melalui pemilihan baru.

Ia juga menyerukan penguatan wewenang Majelis Umum serta peningkatan akuntabilitas Dewan Keamanan terhadap seluruh anggota PBB.

Selama bertahun-tahun, Erdogan telah menggaungkan slogan "Dunia lebih besar daripada lima negara", yang mencerminkan pandangan Turki bahwa sistem PBB seharusnya memberikan representasi lebih luas bagi negara-negara di luar kelompok anggota tetap Dewan Keamanan saat ini.

Pernyataan terbarunya ini muncul di tengah perdebatan internasional yang telah lama berlangsung mengenai reformasi Dewan Keamanan, termasuk seruan untuk memberikan representasi lebih besar bagi Afrika, Asia, Amerika Latin, dan negara-negara berkembang.

Erdogan menyatakan bahwa pergeseran kekuatan ekonomi dan politik telah menjadikan reformasi semakin mendesak; ia menyoroti meningkatnya bobot ekonomi Asia, tuntutan negara-negara Afrika akan representasi yang lebih kuat, serta peran yang lebih tegas bagi negara-negara berkembang dalam urusan internasional.

Ia berpendapat bahwa berbagai lembaga global gagal beradaptasi cukup cepat terhadap perubahan-perubahan tersebut.

Presiden Turki tersebut juga mengaitkan reformasi kelembagaan dengan isu-isu yang lebih luas, seperti perubahan iklim, migrasi, ketimpangan ekonomi, ketahanan energi, serta gangguan terhadap jalur perdagangan dan transportasi global.

Ia mengatakan bahwa kekuatan-kekuatan regional yang memiliki kemampuan diplomatik dan ekonomi yang kuat harus memikul tanggung jawab lebih besar dalam menangani konflik dan tantangan di kawasan mereka sendiri, sementara solusi yang diambil harus lebih mempertimbangkan kondisi lokal serta prioritas negara-negara yang bersangkutan.

Erdogan juga menyebutkan bahwa globalisasi gagal mewujudkan kemakmuran secara merata, di mana ketimpangan pendapatan serta ketergantungan teknologi dan ekonomi telah menciptakan arena persaingan internasional yang baru.

Menurutnya, negara-negara berkembang seharusnya memiliki akses yang lebih baik terhadap pendanaan serta suara yang lebih kuat dalam menentukan arah pengambilan keputusan internasional.

Ditegaskan Erdogan, Turki akan terus memanfaatkan hubungan diplomatik dan pengalamannya di berbagai lembaga multilateral untuk mendukung reformasi sistem internasional.

Ia menyerukan pembentukan koalisi luas di dalam Majelis Umum untuk mendukung prinsip bahwa tidak boleh ada satu negara pun yang dapat secara permanen menghalangi sikap mayoritas masyarakat internasional.

Erdogan menyatakan bahwa representasi terpilih yang lebih kuat, peran Majelis Umum yang ditingkatkan, serta penghapusan hak veto dapat meningkatkan legitimasi dan sifat representatif dari sistem PBB.

Ia menyimpulkan bahwa perdamaian abadi membutuhkan kerja sama antarwilayah, bukan munculnya blok-blok geopolitik yang saling bersaing dan terpecah, seraya menegaskan niat Turki untuk terus memperjuangkan apa yang disebutnya sebagai tatanan internasional yang lebih adil.