UPdates—Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghadapi krisis keuangan paling parah dalam sejarahnya, karena dua negara adidaya, Amerika Serikat dan China, menempatkan organisasi internasional tersebut dalam dilema eksistensial dengan menahan sejumlah besar kontribusi yang seharusnya mereka terima.
You may also like : 
Kepala WHO Nyaris Dibunuh Israel di Bandara Yaman
Menurut Wall Street Journal, persaingan yang meningkat antara Washington dan Beijing untuk pengaruh internasional telah memperburuk kesenjangan likuiditas.
You might be interested : 
Canggih! Taxi yang Satu Ini Beroperasi Tanpa Sopir
Hal ini mendorong Sekretaris Jenderal António Guterres untuk memperingatkan adanya kemungkinan nyata keruntuhan keuangan yang mengancam kemampuan organisasi untuk menjalankan misi vitalnya.
Washington memimpin daftar negara yang menolak membayar, dengan tunggakan melebihi $4 miliar. Pemerintahan Trump membenarkan hal ini dengan alasan perlunya memerangi pemborosan dan salah urus.
Pemerintah Trump tidak hanya menahan dana tetapi juga menetapkan reformasi struktural yang mendalam. Reformasi ini termasuk pengurangan jumlah karyawan dan pengurangan biaya administrasi sebagai prasyarat untuk dukungan keuangan tambahan apa pun.
Sebaliknya, China memperburuk krisis likuiditas dengan menunda kontribusinya sebesar $455 juta, meskipun menampilkan diri sebagai pembela keuangan organisasi tersebut.
Kendati Beijing baru-baru ini menyuntikkan dana darurat, jadwal pembayaran yang tidak teratur menjebak organisasi tersebut dalam siklus defisit yang buruk.
Hal ini sangat mengkhawatirkan mengingat PBB bergantung pada kontribusi dari kedua negara ini untuk menutupi 42% dari anggaran intinya.
Dihadapkan dengan masalah kekurangan kas yang parah dan kemungkinan kehabisan dana pada pertengahan Agustus, Perserikatan Bangsa-Bangsa terpaksa mengadopsi langkah-langkah penghematan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengurangi pengeluaran.
Sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari Voice of Emirates, Sabtu, 30 Mei 2026, Sekretariat menghapus sekitar 3.000 pekerjaan dan menutup kantor-kantor administrasi.
Mereka juga mengurangi jam kerja penerjemah dan menghentikan pekerjaan pemeliharaan di markas besar bersejarahnya di New York.
Pemotongan tidak terbatas pada aspek administratif; pemotongan tersebut meluas ke operasi penjaga perdamaian di daerah-daerah rawan konflik di Afrika.
Hal ini mengakibatkan penundaan pembayaran kepada negara-negara penyumbang pasukan seperti Nepal dan Bangladesh.
Dilema utama terletak pada sifat Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang tidak memiliki wewenang untuk meminjam uang dan anggarannya dikendalikan oleh 193 negara anggota, dengan gaji mencapai 70% dari pengeluarannya.
Meskipun pengamat keuangan menyerukan pemotongan pengeluaran, perhitungan politik negara-negara anggota seringkali menghalangi reformasi yang tulus.
Para diplomat cenderung lebih menyukai penambahan program baru daripada pengurangan inisiatif yang sudah ada, yang jumlahnya lebih dari 40.000.
Proses pendanaannya kompleks, karena anggaran penjaga perdamaian dikelola secara terpisah dari anggaran reguler, dan organisasi tersebut mengembalikan dana yang tidak terpakai kepada negara-negara anggota sesuai dengan kontribusi mereka.
Guterres menggambarkan ini sebagai "siklus yang absurd," di mana organisasi tersebut diminta untuk mengembalikan dana yang sebenarnya tidak tersedia di kasnya.
Menjelang pemilihan Sekretaris Jenderal kesepuluh, semua mata tertuju pada apakah kekurangan dana ini akan melumpuhkan layanan internasional.
Layanan ini mencakup berbagai hal, mulai dari program pangan dan keamanan hingga respons organisasi terhadap krisis global yang muncul.
Sumber daya keuangan telah menjadi alat tekanan politik di antara kekuatan-kekuatan besar, yang menempatkan seluruh sistem internasional pada ujian stabilitas yang nyata.
