UPdates—Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu berharap Presiden Prabowo Subianto tidak dibiarkan sendirian berjibaku menjelaskan persoalan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
You may also like : 
Pendaftaran CPNS 2025 Badan Gizi Nasional: Syarat, Jadwal, Gaji, dan Lingkup Tugas
Harapan itu disampaikan Said Didu dalam unggahan di akun X pribadinya, Selasa, 24 Maret 2026. Ia juga menyinggung soal besarnya anggaran program ini.
You might be interested : 
Dianggap Arogan dan Sebut MBG tak Butuh Ahli Gizi, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Syamsurijal Viral dan Dikecam
“Jangan biarkan Bpk Presiden Prabowo berjibaku sendirian menjelaskan program MBG yang habiskan uang rakyat sekitar Rp355 triliun,” tulisnya sebagaimana dipantau Keidenesia.tv.
Said Didu menegaskan, berbagai pernyataan Presiden terkait MBG tidak tuntas karena para pembantu Presiden tidak menjelaskan lebih rinci.
Ini kata dia membuat rakyat tidak dapat memahami secara utuh. Tokoh asal Sulsel itu pun menyebut ada minimal 11 pertanyaan yang perlu penjelasan lebih rinci terkait program ini.
Pertama menurut dia adalah sumber anggaran MBG dari penghematan. Menurutnya, Menkeu dan Banggar DPR harus menjelaskan pos anggaran apa saja yang dihemat sekitar Rp308 triliun tersebut.
“Jika tidak diuraikan, maka rakyat berpendapat bahwa itu bukan penghematan tapi hanya pengalihan anggaran,” tegasnya.
Berikutnya, pernyataan Setkab bahwa anggaran MBG tidak mengambil anggaran pendidikan. Bagi Said Didu, penjelasan ini sangat kontroversial dan salah karena jelas-jelas anggaran MBG adalah bagian dari anggaran pendidikan sebesar 20% APBN.
Artinya karena ada anggaran MBG di pos anggaran pendidikan maka program terkait pendidikan dikurangi sebesar anggaran MBG.
“Ketiga, sudah lakukan suspend 1.000 SPPG. Data ini butuh penjelasan dari BGN dan diumumkan ke publik dapur mana saja yang telah disuspend,” ujarnya.
Selanjutnya, pemilik SPPG sebagian besar terkait dengan kekuasaan. Data lapangan kata dia menunjukkan bahwa dari sekitar 25.000 SPPG yang sudah selesai dari target sekitar 36.000 SPPG, sebagian besar dimiliki oleh lembaga atau pihak yang dekat dengan kekuasaan.
Yang terbanyak menurut Said Didu adalah SPPG yang terkait dengan Polisi. “BGN harus menjelaskan transparasi dan sistem lelang SPPG,” katanya.
Kelima, bisnis MBG - bisnis karpet merah tanpa resiko. Said Didu mengatakan, BGN harus menjelaskan kenapa memilih model bisnis yang sangat menguntungkan investor SPPG dimana dari anggaran Rp15.000 yang disediakan, sebesar Rp5.000 (33,33 %) langsung jadi hak pemilik SPPG.
Sisanya Rp10.000 untuk makanan yang disesuaikan dengan harga bahan makanan. “Jika harga makanan naik maka porsinya yang dikurangi - ini tanpa resiko bisnis,” ujarnya.
Keenam, penyebab keracunan MBG bebas pertanggungjawaban hukum. BGN dan pihak kepolisian tegas Said Didu harus menjelaskan kenapa kasus banyak keracunan makanan MBG yang telah terjadi tidak ada sanksi hukum apapun yang diberikan kepada SPPG.
“Ketujuh, kualitas MBG. BGN harus menjelaskan kenapa setiap protes rakyat terhadap kualitas dan kuantitas MBG yang tidak sesuai dengan anggaran tidak ada tanggung jawab SPPG,” tegasnya.
Kedelapan, pemilik dan pegawai SPPG bagaikan warga kelas I. “BGN harus menjelaskan kenapa pemilik dan pegawai SPPG seakan “kastanya” lebih tinggi dari pihak yang terkait dengan MBG. Bahkan di berbagai tempat, pihak SPPG seakan “atasan” guru dan pimpinan sekolah,” lanjutnya.
Kesembilan, pengelolaan anggaran dan manajeman SPPG dilakukan sentralistik oleh BGN. Said Didu mengatakan, BGN harus menjelaskan kenapa sistem pengelolaan dan penguasaan anggaran MBG yang sangat besar dilakukan secara terpusat.
“Kesepuluh, anggaran yang harus tetap atau Program MBG yang harus jalan? BGN dan Menkeu harus memberikan penjelasan tambahan atas penjelasan Bapak Presiden bahwa anggaran MBG tidak akan diubah. Apakah maksudnya anggaran yang harus tetap atau program yang harus jalan dan harus lebih baik dengan anggaran yang lebih efisien,” katanya.
Terakhir, pertanyaan soal MBG meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, Menkeu, Bappenas, dan BGN harus menjelaskan dengan angka apakah betul terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan dari penggelontoran uang rakyat sekitar Rp355 triliun tersebut.
“Itulah minimal 11 pertanyaan pokok agar program MBG bisa berjalan baik dan betul-betul buat rakyat,” tandasnya.
