UPdates—DPR RI mengingatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyajikan data yang sebenarnya dalam Sensus Ekonomi 2026.
You may also like : 
THE K-FACTS EPS 15: Jejak Sri Mulyani di Dua Medan Juang
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap hasil Sensus Ekonomi 2026 sangat tinggi.
You might be interested : 
Ramai di Medsos Sertifikasi Guru Dihapus di RUU Sisdiknas, Ini Tanggapan Ketua Komisi X
Menurutnya, kejujuran data menjadi kunci utama agar peta kekuatan UMKM dan peluang sektor usaha di masa depan dapat terbaca dengan jelas.
"Jangan sampai terjadi mismatch, di mana intervensi program tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang tidak butuh dibantu, sementara yang sangat membutuhkan justru tidak dibantu hanya karena datanya belum diperbarui. Kita harus memastikan potret ekonomi kita apa adanya, jangan ditutup-tutupi," tegas Fikri Faqih dalam keterangan di Jakarta, Jumat, 15 Mei 2026 sebagaimana dilansir Keidenesia.tv dari website resmi DPR RI.
Catatan kritis pada BPS juga dilontarkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati. Ia meminta BPS terus memperkuat metodologi statistik.
Hal itu kata dia guna memastikan data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi faktual di lapangan.
Ia menekankan bahwa keabsahan data sangat krusial karena menjadi fondasi bagi setiap entitas, mulai dari pemerintah hingga investor, dalam mengambil kebijakan ekonomi maupun sosial.
Politikus PDIP itu pun mengingatkan BPS untuk menggunakan standar yang diakui secara global maupun akademis.
"Di samping kita juga mengingatkan BPS, ketika soal metodologi sudah ditetapkan, menggunakan metodologi yang bisa diakui secara internasional, dan juga bisa diyakini kebenarannya secara akademik metodologinya, maka kita tentu berharap betul, data statistik yang diperoleh ini sungguh-sungguh mencerminkan kondisi faktual saat ini yang benar,” ujarnya.
MY Esti Wijayati menyoroti adanya keraguan dari kalangan akademisi terhadap validitas sejumlah data statistik nasional, termasuk mengenai angka pertumbuhan.
Menurutnya, BPS harus mampu menjawab skeptisisme masyarakat dengan menyajikan data yang akurat tanpa menimbulkan tanda tanya.
"Kami hanya ingin mengatakan, BPS ayo dong berikan data yang tidak membuat masyarakat kemudian bertanya-tanya, ‘beneran? Mosok seperti ini?’ Ingat, data BPS itu yang kemudian bisa dipergunakan di setiap lini, setiap entitas, setiap kelompok masyarakat yang memang kemudian jadi kebijakan," tegasnya.
